Sumedang, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berjalan transparan melalui penerapan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT).
Dalam keterangannya, yang diterima di Sumedang, Jabar, Senin, Maruarar atau Ara, panggilannya, mengatakan skema tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat membandingkan harga material sekaligus bernegosiasi dengan toko, sehingga efisiensi anggaran dapat dikembalikan kepada penerima manfaat.
"(Dalam skema PTT) ada perbandingan toko, harga-harga transparan, rakyat diajari bernegosiasi dengan toko, dibantu kita supaya dapat lebih. Keuntungan juga dikembalikan kepada rakyat," katanya.
Ia mengatakan pemerintah juga menambahkan bantuan berupa cat pada pelaksanaan BSPS di Sumedang, sehingga terdapat efisiensi anggaran sekitar Rp6 juta yang dapat dimanfaatkan penerima bantuan untuk membeli tambahan material bangunan maupun kebutuhan isi rumah.
"Itu bisa buat beli tambahan bahan bangunan. Ini yang dikembalikan kepada rakyat. Kita bisa melakukan itu tanpa korupsi dan dengan terobosan yang baik bagi negara," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyebut telah mengalokasikan 2.060 unit BSPS di Sumedang pada 2026 di 187 desa dalam 26 kecamatan atau meningkat signifikan dibandingkan sekitar 300 unit pada tahun sebelumnya.
Dirinya mengatakan program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan tukang bangunan, pendamping, sopir angkutan, warung makan, pelaku UMKM, hingga toko material bangunan.
"Program bedah rumah di zaman Presiden Prabowo Subianto di Sumedang ini menjadi sejarah terbesar. Program ini menggerakkan berbagai elemen masyarakat mulai dari suplai material, pekerja bangunan, dan toko bangunan hidup. Kami pastikan tidak ada pungutan kalau ada viralkan foto atau video, lalu laporkan," katanya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah mengintegrasikan program BSPS dengan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), akses Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda), fasilitasi pendidikan bagi anak penerima manfaat, serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Tidak sekadar memperbaiki rumah juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Kami sudah sosialisasikan ke penerima BSPS bisa mengakses Kurda. Bunganya hanya 3 persen satu tahun di Bank Sumedang dan serapannya sudah Rp8 miliar. Jadi, rumahnya beres, pendapatan meningkat," katanya.
Ia menambahkan integrasi berbagai program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP pastikan BSPS di Sumedang transparan melalui skema PTT
Pewarta: Ilham NugrahaEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
