Pemkot Bandung optimalkan "Laci RW" deteksi dini persoalan sosial masyarakat

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan program Layanan Catatan Informasi (Laci) RW sebagai instrumen pendataan kewilayahan yang dimanfaatkan untuk mendeteksi secara dini potensi tindak kriminal dan berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan data dalam Laci RW diperbarui secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan kondisi sosial masyarakat di tingkat RT dan RW terpantau secara akurat.

“Setiap tiga bulan kita lakukan update terhadap Layanan Catatan Informasi,” kata Farhan di Bandung, Selasa.

Ia mengatakan Pemkot Bandung saat ini juga melakukan pendataan jumlah rumah kontrakan, rumah indekos, serta pintu hunian sewa yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung.

Menurut dia, pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi kontribusi kelompok usia produktif yang datang dan menetap di Kota Bandung, sekaligus sebagai upaya mengantisipasi potensi tindak kriminal di kawasan permukiman.

“Dengan pendataan itu banyak sekali yang bisa kita deteksi, termasuk berbagai macam bentuk kejahatan, seperti peredaran narkoba, prostitusi terselubung, semuanya,” ujarnya.

Farhan menegaskan pemerintah ingin memastikan setiap ketua RT dan RW mengenali seluruh warganya melalui pemantauan langsung hingga ke rumah-rumah penduduk.

“Setiap RW dan RT harus betul-betul mengenali warganya, sampai benar-benar mengetuk pintu rumah warga,” katanya.

Ia menjelaskan data yang dihimpun melalui Laci RW tidak hanya mencakup jumlah penduduk, tetapi juga berbagai indikator sosial dan kondisi lingkungan, seperti rumah yang belum memiliki septic tank, jumlah anak yang tidak bersekolah, hingga jumlah ibu tunggal.

“Termasuk berapa banyak rumah yang tidak memiliki septic tank, jumlah anak tidak sekolah, jumlah ibu tunggal, dan berbagai data lainnya,” ujarnya.

Farhan menambahkan, seluruh data tersebut telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, datanya sudah diverifikasi oleh BPS dan bisa dipakai,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.