Garut (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat mendukung kebijakan pemerintah provinsi yang menyiapkan beasiswa pendidikan di sekolah swasta bagi siswa tidak mampu maupun tidak lolos masuk sekolah negeri untuk mencegah anak putus sekolah.
"Kebijakan ini juga menjadi solusi untuk mengurangi angka putus sekolah di Jawa Barat. Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri," kata Aten di Kabupaten Garut, Jumat.
Ia menuturkan, Komisi V DPRD Jabar yang salah satunya membidangi pendidikan terus berupaya memberikan perhatian terkait program pendidikan, terutama saat ini momentum penerimaan siswa baru di tingkat SMA/SMK sederajat.
Saat ini, kata dia, banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke SMA/SMK negeri karena bebas biaya, namun tidak semuanya bisa masuk karena adanya aturan dalam proses SPMB seperti prestasi akademik dan bukan akademik, maupun domisili.
Ia mengatakan, siswa yang tidak lolos masuk sekolah negeri itu menjadi perhatian pemerintah untuk tetap bisa sekolah tanpa memikirkan masalah ekonomi apabila sekolah di swasta.
"Kebijakan ini merupakan langkah positif untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi," katanya.
Ia menyampaikan, pemerintah provinsi memfasilitasinya agar anak yang tidak masuk sekolah negeri tetap mendapatkan pendidikan dengan bantuan biaya di sekolah swasta.
Namun kebijakan itu, kata dia, harus transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan siswa dari kalangan keluarga tidak mampu, berprestasi dan mereka yang berpotensi putus sekolah.
"DPRD Jawa Barat memandang bahwa program ini harus diarahkan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan mereka yang berpotensi putus sekolah," katanya.
Ia mengatakan, bantuan dari pemerintah provinsi itu tentunya harus mempertimbangkan dengan tingkat kemampuan anggaran, kemudian merealisasikannya harus tepat kepada siswa yang paling membutuhkan.
Apabila kemampuan fiskal daerah memungkinkan, kata dia, tentu ke depan besaran bantuan pendidikan bisa diperluas sehingga semakin banyak siswa yang memperoleh manfaat pendidikan gratis di sekolah swasta.
"Diperlukan mekanisme yang transparan, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan siap mengucurkan anggaran program beasiswa untuk 80 ribu siswa yang sekolah di swasta tingkat SMA/SMK agar anak tidak putus sekolah dan yang terkendala ekonomi dengan besaran dana yang diberikan masing-masing siswa sebesar Rp2,7 juta per tahun.
Pewarta: Feri PurnamaEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
