Pemprov Jabar dirikan banyak pos untuk atasi kemacetan di jalanan

Garut (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada tahun 2026 mendirikan pos terpadu dalam setiap berapa kilometer untuk mengatasi berbagai persoalan di jalanan, terutama kemacetan agar pengguna jalan tidak berlama-lama terjebak kemacetan di jalanan wilayah Jabar.

"Saya menyampaikan setiap titik di provinsi Jabar mulai tahun ini dan ke depan harus ada pos, pos itu ada beberapa layanan, ada Damkar, Satpol PP, mobil derek, ambulans," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai apel pemusnahan rokok ilegal di Alun-alun Kabupaten Garut, Rabu.

Ia menuturkan keberadaan pos di jalan-jalan utama di wilayah Jabar itu untuk siap siaga memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti mobil mogok, kebakaran, maupun penindakan penertiban di jalanan.

Pos tersebut, kata dia, didirikan di setiap kilometer yang dapat menjangkau lebih cepat ke lokasi kejadian misalkan ada mobil mogok maka mobil derek langsung diturunkan untuk mengevakuasinya.

"Ada problem dalam setiap kilometer itu bergerak, ada kebakaran, mobil Damkar bergerak, ada mobil mogok, mobil derek bergerak, dan itu 'free', ada kecelakaan, ambulans bergerak," katanya.

Ia mengatakan, alasan mendirikan pos tersebut karena selama ini berdasarkan pengalaman di jalanan menemukan persoalan yang sebenarnya bisa diatasi dengan cepat.

Seperti pengalaman di jalanan wilayah Cirebon, kata dia, terdapat kabel yang membentang ke tengah jalan selama berhari-hari sehingga mengganggu laju kendaraan yang akhirnya menyebabkan kemacetan.

"Kemudian macet di daerah pabrik Kahatex, problemnya berjam-jam, truk mogok di tengah, kenapa mobil derek enggak ada," katanya.

Ia berharap wilayah Jabar yang terkoneksi dengan baik itu bisa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, terutama persoalan di jalanan terkait kemacetan.

"Saya tidak ingin di Jabar terlalu lama macet," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.