Kota Cirebon tetap prioritaskan perbaikan RTLH pada 2026

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tetap menjadi prioritas pada 2026, meski pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian pada sejumlah kebutuhan pendukung di lapangan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon Wandi Sofyan, di Cirebon, Selasa, mengatakan anggaran program RTLH tetap tersedia dan tidak mengalami penghapusan dalam perencanaan tahun anggaran 2026.

Ia menjelaskan sejumlah komponen pendukung seperti koordinator fasilitator (korfas), tenaga fasilitator lapangan (TFL), biaya konsultan, serta pengawasan masih perlu diakomodasi agar pelaksanaan program berjalan optimal.

“Karena pelaksanaannya masuk tahap berikutnya, kebutuhan korfas dan TFL harus diakomodasi untuk pendampingan,” katanya.

Menurut Wandi, keberadaan TFL menjadi elemen penting dalam pelaksanaan program RTLH karena bertugas mendampingi masyarakat sejak tahap perencanaan, penyusunan rencana anggaran biaya (RAB), hingga proses pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Ia menambahkan, satu tenaga fasilitator lapangan dapat menangani sekitar 20 hingga 30 lokasi, sehingga kebutuhan tenaga pendamping dinilai penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

“TFL memiliki peran penting mulai dari penyusunan perencanaan hingga RAB,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah mengatakan program RTLH tetap menjadi salah satu prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.

Ia menyebut, sebagian kebutuhan pendukung program belum sepenuhnya terakomodasi dalam APBD murni 2026 sehingga diperlukan pembahasan lanjutan melalui mekanisme perubahan anggaran.

Ia memastikan usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.

“Kami melihat masih ada beberapa kebutuhan program RTLH yang belum ter-cover, sehingga perlu dibahas kembali agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal,” katanya.

Selain RTLH, DPRKP juga memiliki sejumlah kegiatan pembangunan lain yang telah disiapkan dan tinggal menunggu dukungan anggaran untuk dapat direalisasikan.

DPRD mencatat lebih dari 70 kegiatan di lingkungan DPRKP telah memiliki dokumen perencanaan dan rencana anggaran biaya sehingga siap dilaksanakan ketika seluruh kebutuhan pendukung terpenuhi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.