Pemkot percepat revitalisasi Bandung Zoo usai ditetapkannya pengelola baru

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung mempercepat proses revitalisasi Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah penetapan pengelola baru, yakni PT Fauna Land Ancol dengan target kawasan konservasi tersebut dapat kembali beroperasi dalam waktu kurang dari satu tahun.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan saat ini pemerintah kota tengah menyelesaikan finalisasi konsep dan negosiasi perjanjian kerja sama (PKS) bersama pengelola baru sebelum proses revitalisasi dilaksanakan secara menyeluruh.

“Mudah-mudahan segera terlaksana dan menerima pembayaran pertama,” kata Farhan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.

Menurut dia, proses revitalisasi masih memerlukan penyelesaian sejumlah perizinan strategis, seperti izin konservasi baru, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Farhan menjelaskan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait proses perizinan tersebut, termasuk melalui nota kesepakatan dengan Kementerian Kehutanan.

“Targetnya kurang dari satu tahun. Tapi, memang ada dua izin yang cukup lama, yaitu izin konservasi dan Amdal,” katanya.

Ia menuturkan konsep revitalisasi Bandung Zoo harus tetap mengedepankan fungsi edukasi, khususnya bagi anak-anak, sekaligus mempertahankan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada kebun binatang tersebut.

“Bandung Zoo itu punya nilai sejarah dan budaya. Itu harus tetap dipertahankan,” ujarnya.

Ia menambahkan sejumlah satwa endemik seperti owa dan surili berpotensi dilepasliarkan ke habitat alaminya di kawasan Bandung Selatan sebagai bagian dari program konservasi.

Terkait tarif masuk, dia memastikan Pemkot Bandung akan mengawal agar harga tiket tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Kalau harganya tidak wajar, tentu akan kita perjuangkan. Banyak warga ingin tiket tetap terjangkau,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.