Kabupaten Bandung: 27 KDKMP jalin kerja sama pasok bahan ke MBG

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mencatat 27 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di daerah itu telah menjalin kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memasok bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin di Bandung, Jumat, mengatakan kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk pengembangan usaha KDKMP sekaligus upaya memperkuat peran koperasi desa dalam mendukung program prioritas nasional.

"Sudah ada 27 KDKMP yang bekerja sama dengan SPPG. Jadi mereka menyuplai produk kebutuhan dapur MBG," katanya.

Ia menjelaskan KDKMP dibentuk untuk menjadi agregator atau pengumpul berbagai produk yang dihasilkan masyarakat desa, termasuk produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebelum dipasarkan atau disalurkan kepada konsumen.

Menurut dia, produk yang dibutuhkan SPPG dapat dihimpun melalui KDKMP sehingga memberikan peluang pasar bagi pelaku usaha di tingkat desa sekaligus memperkuat rantai pasok kebutuhan Program MBG.

"Nanti kalau pelaku UMKM ingin menjual produknya ke SPPG, produknya ditampung terlebih dahulu di KDKMP," katanya.

Selain memasok kebutuhan Program MBG, sejumlah KDKMP juga mengembangkan berbagai unit usaha lain sesuai potensi wilayah, mulai dari usaha sembako, simpan pinjam, hingga pengelolaan sampah.

Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung menunjukkan sebanyak 113 KDKMP telah menjalankan usaha sembako dan 28 koperasi mengelola usaha simpan pinjam.

Sementara itu, tiga KDKMP di Desa Langensari Kecamatan Pameungpeuk, Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan, dan Desa Patengan Kecamatan Rancabali telah mengembangkan usaha pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dindin mengatakan Pemkab Bandung juga mendorong pengembangan usaha baru bagi KDKMP, termasuk peternakan ayam petelur dan pengelolaan sampah, melalui pelatihan serta fasilitasi akses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi.

Menurut dia, pengembangan berbagai unit usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa sekaligus meningkatkan kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.