Garut dukung keuangan syariah guna perkuat ekonomi rakyat

Garut, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, mendukung penguatan inklusi keuangan syariah sebagai upaya memperkuat akses layanan keuangan yang adil dan berkelanjutan serta ekonomi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Garut memandang bahwa pembangunan ekonomi dan keuangan syariah hari ini, saya kira memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana saat menghadiri kegiatan School of Syariah dan Implementasi Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Institut Agama Islam (IAI) Persis, Garut, Jabar, Kamis.

Ia menuturkan Kabupaten Garut memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat dengan berbagai potensinya yakni sektor pertanian, dan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Potensi tersebut, kata dia, sekaligus didukung dengan banyaknya keberadaan pondok pesantren dan komunitas keagamaan yang memiliki komitmen kuat untuk pengembangan ekonomi umat.

"Program ini menjadi langkah yang strategis dalam kerangka memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penguatan peran tokoh agama, di mana kita tahu bahwa basis agama sangat kuat di Kabupaten Garut," katanya.

Ia menegaskan pentingnya memperluas akses layanan keuangan formal hingga ke tingkat desa melalui pengembangan agen laku pandai sebagai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.

Kehadiran layanan perbankan syariah di tingkat desa itu, kata dia, dapat membuka akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal sekaligus memperkuat literasi keuangan berbasis prinsip syariah.

"Inilah saya kira akan menguatkan kepiawaian ekonomi masyarakat dalam rangka mengembangkan usahanya," katanya.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) M Ismail Riyadi mengatakan literasi keuangan bertujuan membangun pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan sehingga mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih baik.

Ia mengatakan program EPIKS merupakan upaya kolaboratif antara OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengembangkan pusat-pusat keuangan syariah berbasis ekosistem, termasuk pondok pesantren, desa, dan perguruan tinggi.

"Kita hadir di Persis untuk mengolaborasikan satu program pengembangan keuangan syariah, nanti akan kita sampaikan update informasi kepada Bapak Ibu sekalian mengapa ekonomi keuangan syariah di Indonesia ini memang harus terus didorong untuk lebih luas lagi," katanya.

Sekretaris Umum PP Persis Haris Muslim menambahkan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh jamiah Persatuan Islam dengan jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah serta dukungan lembaga pendidikan menjadi modal besar dalam pengembangan ekonomi umat.

"Anggota atau aktivis yang ikut aktif terlibat dalam kegiatan Persatuan Islam tidak kurang dari 10 juta orang, ini sejatinya menjadi potensi ekonomi yang luar biasa," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.