DPRD Jabar nilai masalah pada SPMB 2026 karena ketidaksiapan sistem

Bandung (ANTARA) - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai terdapat masalah besar dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang disebabkan ketidaksiapan sistem.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menyebutkan karena ketidaksiapan sistem selama proses berlangsung ini, memicu gelombang kekecewaan di tengah masyarakat akibat server yang kerap mengalami gangguan teknis.

Kegagalan sistem digital tersebut ditandai dengan kondisi sistem yang sering error, membeku (freeze atau hang), hingga pergerakan sistem yang sangat lambat (ngelag).

"Ini problem yang dirasakan masyarakat, kekecewaan tumbuh di masyarakat karenanya kami berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan SPMB 2026 di tengah masyarakat kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa," ujar Yomanius Untung dalam keterangan di Bandung, Kamis.

Menyikapi carut-marut tersebut, Komisi V menegaskan bakal terus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Jabar guna mengevaluasi sekaligus menuntaskan sengkarut SPMB tahun ini.

Dalam waktu dekat, Komisi V juga berjanji akan menyampaikan seluruh informasi secara utuh kepada publik mengenai sikap resmi mereka atas masalah ini.

Terkait desakan dari komponen masyarakat hingga LSM yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait SPMB, Yomanius menjelaskan bahwa mekanisme tersebut kini berada di luar ranah komisinya.

"Komisi V DPRD Jawa Barat tentu akan membuat rekomendasi dari rapat kerja atas masalah SPMB 2026," ujar Yomanius.

Yomanius menambahkan bahwa kewenangan pembentukan Pansus merupakan ranah dari masing-masing fraksi di DPRD Jawa Barat.

Di sisi lain, Komisi V turut menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Jabar yang berencana menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa miskin yang tidak lolos SPMB.

Meski menyatakan dukungan, Yomanius mengatakan Komisi V DPRD Jawa Barat menegaskan bakal mengkalkulasi ulang rencana bantuan tersebut dengan melihat kondisi kapasitas fiskal daerah saat ini.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.