Sumedang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak pendidikan agar adaptif dalam menghadapi dinamika sosial politik di Indonesia.
Menko AHY dalam kunjungannya di Jatinangor, Sumedang, Kamis, menyebut ASN masa depan harus mampu memahami dinamika pembangunan di tengah tantangan kebutuhan pembangunan yang kompleks di Indonesia.
“ASN ke depan tidak cukup hanya kuat secara teknokrasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks sosial dan politik agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya usai kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor.
Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap dinamika politik dalam birokrasi bukan berarti keberpihakan, melainkan kemampuan analisis agar kebijakan publik tetap berada dalam koridor netralitas aparatur negara.
AHY menyebut hal tersebut menjadi penting agar ASN dapat menempatkan diri dengan adaptif untuk menuntaskan tantangan disparitas pembangunan antar-wilayah serta memiliki visi pemerataan pembangunan.
“Pemahaman politik bukan untuk berpihak, tetapi agar kebijakan lebih tepat dan sesuai kondisi lapangan karena kita ingin para praja nanti mampu menempatkan diri dengan tepat di berbagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengalaman lapangan yang diperoleh praja IPDN menjadi bekal penting sebelum mereka terjun langsung ke birokrasi di daerah.
Menurutnya, kompleksitas persoalan di daerah menuntut ASN mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Dengan pengalaman itu, mereka akan lebih siap menghadapi realitas pemerintahan yang sesungguhnya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menilai praja IPDN perlu memiliki kemampuan memahami dinamika politik secara bijak tanpa meninggalkan profesionalisme birokrasi.
“Menko menitipkan agar praja ini bisa cukup mampu untuk menempatkan diri dalam situasi politik, cukup bijak dan bisa memahami dinamika yang ada tanpa melepaskan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kemampuan tersebut penting karena lulusan IPDN akan menjadi pemimpin di tingkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pengambilan keputusan publik.
"Jadi saya kira ke depan memang para praja ini di samping memiliki kompetensi juga memiliki kemampuan untuk bisa memahami dan menempatkan diri dalam konteks politik," tambahnya.
Dirinya berharap penguatan kapasitas dan pemahaman yang adaptif ini dapat membentuk ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan kebijakan yang responsif dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko IPK: ASN IPDN harus adaptif dalam hadapi dinamika sosial politik
Pewarta: Ilham NugrahaEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
