Bupati Majalengka: 779 KPM mundur mandiri pertanda data bansos membaik

Majalengka (ANTARA) - Bupati Majalengka, Jawa Barat, Eman Suherman menyebut sebanyak 779 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengundurkan diri dari program bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu indikator membaiknya akurasi data penerima bantuan di daerah itu.

Buoati Eman saat memberikan keterangan di Majalengka, Rabu, mengatakan pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) bertujuan memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Dalam proses verifikasi dan pemasangan stiker penerima bantuan sosial tahun 2026 tercatat sebanyak 126.925 keluarga masuk dalam pendataan yang dilakukan pemerintah daerah,” katanya.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, sebanyak 114.057 keluarga telah dilakukan pemasangan stiker atau mencapai sekitar 89,9 persen dari total sasaran.

Hasil verifikasi, kata dia, menunjukkan terdapat 2.552 KPM yang mengalami perubahan status sehingga tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Ia menyampaikan dari jumlah itu, sebanyak 1.216 KPM diketahui telah meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri secara mandiri, 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan saat proses pendataan.

"Perbaikan data ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan intervensi pemerintah," katanya.

Ia mengatakan pembaruan data kemiskinan dan data penerima bantuan menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

Menurut dia, data yang valid juga dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Selain untuk penyaluran bantuan sosial, lanjut dia, hasil pemutakhiran data tersebut akan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan strategi pembangunan daerah pada 2027.

Pemkab Majalengka menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84-8,53 persen dengan tingkat kemiskinan sekitar 9,69 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,20, serta tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 3,40-3,60 persen.

"Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Majalengka," ucapnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.