BPS Kabupaten Bandung turunkan 2.712 petugas guna Sensus Ekonomi 2026

Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melibatkan sebanyak 2.712 petugas dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna menghimpun data sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah.

Kepala BPS Kabupaten Bandung, Agus Nuwibowo, di Bandung, Rabu, mengatakan data tersebut dinilai menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta proses pengambilan keputusan yang lebih terukur.

"Perencanaan yang tepat akan menghasilkan tujuan yang lebih baik. Karena itu, data yang akurat dari sensus tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan," katanya.

Dia menyebut bahwa pelaksanaan sensus sendiri dilaksanakan dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan rincian jumlah petugas tersebut terdiri atas 2.390 pencacah dan 313 pengawas yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus telah dilakukan dengan diawali oleh pendataan terhadap Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai responden pertama.

Menurut Agus, kesediaan Bupati Bandung menjadi responden pertama diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini.

"Kesediaan bupati menjadi contoh bagi seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menerima petugas kami. Berikan data dengan jujur dan sebenar-benarnya, karena data yang akurat sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menilai hasil sensus diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari basis data nasional yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

"Perbaikan data ini sangat diperlukan. Mudah-mudahan hasil sensus ini bisa lebih objektif dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Data tersebut nantinya akan menjadi bagian dari big data yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah," ujarnya.

Ia juga meminta agar masyarakat Kabupaten Bandung menyampaikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas selama proses pendataan berlangsung.

Menurut dia, data yang objektif dan mutakhir akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran.

"Sampaikan informasi yang seakurat mungkin. Kalau kaya jangan bilang miskin, kalau miskin juga jangan bilang kaya. Artinya, data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," tutupnya.

Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Bandung.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.