BI Cirebon: Waduli jadi instrumen pengendalian inflasi pangan

Cirebon (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Cirebon menyebut Warung Peduli Inflasi (Waduli) menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di Kota Cirebon, Jawa Barat, melalui penyediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Kepala KPw BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis di Cirebon, Jumat, mengatakan keberadaan Waduli merupakan bentuk komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cirebon untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia.

"Keberadaan Waduli ini merupakan komitmen TPID Kota Cirebon untuk menjaga stabilitas harga, khususnya bahan pangan pokok. Memastikan pasokan tetap aman dan menjaga harga tetap terkendali," katanya.

Ia menjelaskan Waduli yang saat ini beroperasi di Pasar Induk Jagasatru menyediakan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar.

Menurut dia, harga yang ditawarkan melalui Waduli dapat menjadi salah satu referensi bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Wihujeng mengatakan TPID Kota Cirebon berencana memperluas jaringan Waduli ke sejumlah lokasi lain, setelah melakukan evaluasi terhadap operasional gerai yang telah berjalan di Pasar Jagasatru.

"Rencananya akan ada empat Waduli. Namun saat ini kami fokus mengevaluasi terlebih dahulu Waduli yang ada di Jagasatru agar dampaknya benar-benar optimal bagi masyarakat," ujar dia.

Selain menghadirkan Waduli, pemerintah daerah bersama TPID, BI, dan Perum Bulog juga meluncurkan Mobil Pangan Keliling (Mol Pangling) yang akan mendistribusikan bahan pangan murah ke berbagai wilayah di Kota Cirebon secara berkala.

Ia menuturkan keberadaan Mol Pangling akan melengkapi fungsi Waduli dalam memperluas akses masyarakat, terhadap kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.

KPw BI Cirebon pun siap memperkuat pasokan komoditas tertentu, melalui kelompok tani binaan apabila terjadi kenaikan harga yang berpotensi memicu inflasi.

"Ketika ada komoditas yang mengalami kenaikan harga, kami akan membantu distribusinya termasuk biaya angkutnya sehingga masyarakat bisa memperoleh harga yang mendekati harga di tingkat petani," ujar dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.