Bandung (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mencatat penurunan signifikan pada intensitas konsultasi langsung di posko fisik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 seiring meluasnya pemanfaatan layanan daring dan posko tingkat kecamatan yang diklaim efektif.
Hingga pertengahan Juni 2026, tercatat sebanyak 17.843 calon peserta didik telah mengikuti proses seleksi yang tersebar di 269 SD negeri dan 75 SMP negeri di seluruh wilayah Kota Bandung.
"Alhamdulillah, dibandingkan tahun sebelumnya, sekarang sudah menurun. Sebelumnya sangat ramai, sedangkan sekarang sudah berkurang karena masyarakat banyak yang sudah terlayani secara daring atau online," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Asep memaparkan, dari total belasan ribu pendaftar tersebut, sebanyak 3.472 merupakan peserta jenjang SD dan 14.371 lainnya berada di jenjang SMP.
Guna memecah konsentrasi massa di kantor dinas, Pemkot Bandung mengintegrasikan tujuh kanal informasi digital serta memperluas fungsi kantor kecamatan sebagai titik konsultasi terpadu.
"Pengumpulan camat bukan untuk pendaftaran, tetapi untuk konsultasi terkait proses SPMB agar masyarakat tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan SPMB, sehingga masyarakat tidak langsung datang ke sekolah atau ke Dinas Pendidikan," ucap Asep.
Berdasarkan data taktis Disdik Kota Bandung, mekanisme ini berhasil mengurai alur komunikasi penanganan berkas. Tercatat ada 518 konsultasi yang ditangani Dinas Pendidikan, 124 konsultasi via Dinas Sosial, serta 895 layanan administrasi kependudukan lewat Disdukcapil yang mayoritas menyangkut verifikasi data.
Untuk operasional harian, sedikitnya 15 petugas disiagakan penuh di posko utama, didukung tim chatbox, verifikator, operator sekolah, hingga Unit Layanan Disabilitas (ULD) guna mengawal pendaftar berkebutuhan khusus.
Terkait keluhan teknis, Asep memastikan setiap laporan langsung direspons secara terukur. Dari 35 laporan yang masuk ke kanal pengaduan resmi, 25 di antaranya telah dituntaskan.
"Tingkat penyelesaian pengaduan sudah mencapai sekitar 71 persen," ujarnya.
Langkah taktis ini sejalan dengan instruksi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menginstruksikan jajarannya memberikan pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan solutif pada sektor pendidikan. Pengawasan di tingkat sekolah pun diperketat guna memitigasi potensi pelanggaran integritas.
Kemudahan sistem SPMB berbasis digital ini turut diakui oleh Cucu Darmawan, salah seorang orang tua calon peserta didik di Kota Bandung.
"Mudah-mudahan SPMB ke depan makin memudahkan, karena kita kan hanya di rumah, tidak ke sekolah, pengurusannya juga lebih fleksibel, lebih cepat sebetulnya. Asal penjelasannya itu sudah dipahami," kata Cucu.
Pewarta: -Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
