DPR: Pemerataan layanan lab uji SNI kunci usaha kecil naik kelas

Bandung (ANTARA) - DPR RI Komisi VII menyebut pemerataan dan penguatan layanan laboratorium pengujian Standard Nasional Indonesia (SNI) di berbagai daerah agar dapat mendukung pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam meningkatkan daya saing produk.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menilai keberadaan balai dan laboratorium uji harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di daerah.

"Kemudian ketimpangan antardaerah. Saat ini masih menumpuk di Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat dan sekitarnya," jelasnya saat kunjungan kerja Panja SNI di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Ia menjelaskan bahwa salah satu perhatian pihaknya adalah ketimpangan distribusi layanan laboratorium yang masih banyak terpusat di Pulau Jawa sehingga sejumlah daerah dengan pertumbuhan industri yang pesat belum sepenuhnya terlayani secara optimal.

Menurut dia, penguatan standardisasi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga memastikan akses layanan pengujian dapat menjangkau pelaku usaha di berbagai wilayah.

Chusnunia mencontohkan wilayah industri seperti Morowali yang dinilai masih membutuhkan dukungan fasilitas pengujian yang lebih lengkap untuk mendukung aktivitas industri di daerah tersebut.

"Sementara daerah lain yang industrinya berkembang seperti Morowali di sektor pertambangan, belum dilengkapi balai uji yang lengkap. Laboratorium yang lengkap itu penting agar pengujian tidak tertinggal," tambahnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan kapasitas laboratorium agar fungsi pengujian dan sertifikasi berjalan optimal di seluruh wilayah.

“Teknologi cepat berkembang, tapi kalau kita mau menekan soal kualitas, tapi alatnya tidak memadai, itu tidak masuk akal. Jadi harus konsisten dengan penegakan SNI,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata pada keterbatasan atau kerusakan peralatan laboratorium.

Menurut dia, tantangan yang lebih penting saat ini adalah memastikan informasi mengenai keberadaan fasilitas balai uji dapat tersampaikan dengan baik kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) sehingga mereka tidak merasa berjalan sendiri dalam proses sertifikasi.

“Jadi masalah peralatan tidak memadai atau rusak, rasanya tidak ada isu di situ. Tapi lebih kepada bagaimana IKM ini terinformasikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri, karena di balai ini ada fasilitas,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap Panja DPR RI dapat membantu memperluas sosialisasi dan pemetaan layanan standardisasi di berbagai daerah, mengingat Panja akan melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia.

“Kami berharap dari Panja DPR RI nanti juga bisa menginformasikan hal ini, karena Panja DPR akan bergerak ke banyak daerah, dan ini bisa menjadi isu yang menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.