Disdik Cirebon: SE Kemendikdasmen proteksi gaji guru honorer

Cirebon (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026 menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran gaji guru honorer.

Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto di Cirebon, Selasa, mengatakan terbitnya SE tersebut tidak dimaksudkan untuk merumahkan guru non-aparatur sipil negara (ASN) yang masih mengajar di sekolah negeri.

“Setelah kami konfirmasi dengan Kemendikdasmen, ternyata SE tersebut tidak bermaksud untuk menghentikan ataupun merumahkan teman-teman honorer yang ada di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Ia menjelaskan sejak diberlakukannya Undang-undang ASN, pemerintah daerah sebenarnya tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga honorer baru.

Meski demikian, lanjut dia, pada praktiknya sekolah-sekolah masih membutuhkan guru honorer untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan kepada siswa.

Ronianto mengatakan apabila tenaga honorer dihentikan, sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon diperkirakan akan mengalami kekurangan guru yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran.

“Pelayanan publik, terutama kepada anak-anak kita, akan terganggu,” katanya.

Oleh karena itu, ia menegaskan SE tersebut justru menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran pembayaran gaji guru honorer yang masih bertugas di sekolah.

“Dengan terbitnya SE tersebut, hal ini bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap menggaji teman-teman honorer yang ada di sekolah-sekolah tersebut,” ujarnya.

Pihaknya pun mengimbau kepada seluruh guru honorer di Kabupaten Cirebon, untuk tidak perlu resah dan gelisah terkait terbitnya SE tersebut.

Disdik mencatat jumlah guru honorer di Kabupaten Cirebon, saat ini mencapai sekitar 608 orang yang terdiri atas 352 guru sekolah dasar (SD) dan 256 guru sekolah menengah pertama (SMP).

Ia menyebutkan total jumlah guru SMP di Kabupaten Cirebon sebanyak 2.920 orang, sedangkan di tingkat SD sekitar 7.658 orang.

Ronianto mengatakan sebagian besar guru honorer di Kabupaten Cirebon saat ini telah memiliki sertifikat pendidik setelah lulus pendidikan profesi guru (PPG), sehingga dinilai memenuhi syarat profesional sebagai tenaga pengajar.

“Sehingga proses-proses itu sudah dilalui dan mereka sudah dinyatakan layak menjadi guru. Kami tinggal menunggu proses pemerintahnya saja, kapan kemampuan daerah bisa mengangkat mereka menjadi ASN,” ucap dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.