Cianjur pastikan tidak ada tambahan guru honorer baru

Cianjur (ANTARA) - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan tidak ada penambahan tenaga guru honorer baru sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan penataan ASN dari pemerintah pusat.

Kepala Disdikpora Cianjur Ruhli Solehudin, di Cianjur, Senin, mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi lanjutan terkait penataan tenaga honorer di daerah karena hingga saat ini belum ada surat resmi terbaru mengenai mekanisme penghapusan tenaga honorer.

Meski pemerintah daerah sejak awal tahun 2025 sudah menghentikan penerimaan honorer baru di lingkungan sekolah negeri, kata dia, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah masih cukup tinggi, sehingga pihaknya masih memberdayakan sekitar 1.500 guru honorer.

"Banyaknya guru yang memasuki masa pensiun membuat sekolah tetap membutuhkan keberadaan guru honorer untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa terutama di sekolah negeri di Cianjur," katanya.

Selama ini, ungkap dia, pihaknya masih memberdayakan guru honorer yang mendapat honor mengajar dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama meski statusnya hingga saat ini belum jelas.

Sebagian besar dari mereka belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu atau paruh waktu, meski sebagian besar telah lama mengabdi di berbagai sekolah negeri di Cianjur.

Pemerintah daerah akan terus berupaya memperjuangkan nasib guru honorer agar memiliki kesempatan diangkat minimal menjadi PPPK paruh waktu sesuai aturan yang berlaku secara bertahap.

“Selama ini ribuan guru honorer tersebar di setiap kecamatan yang ada di Cianjur, karena sekolah masih membutuhkan mereka akibat kekurangan guru di sejumlah wilayah, kami akan berupaya mereka mendapat kepastian,” katanya.

Karena belum ada kepastian, pihaknya meminta para guru honorer di Cianjur tetap menjalankan tugas seperti biasa sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap diberdayakan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.