64 Perlintasan Liar Tak Berpintu, Bandung Barat Segera Kaji Palang Otomatis

Bandung Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, mengkaji pemasangan palang pintu otomatis di sejumlah perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan di titik rawan kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat Mochamad Ridwan Evi mengatakan rencana pemasangan palang pintu otomatis saat ini masih berada pada tahap kajian dan penyusunan detail engineering design (DED).

“Sedang kajian, karena kami harus koordinasi lagi dengan provinsi dan PT KAI. Memang dari KAI itu kewenangan pemda, cuma kami juga harus tahu DED di situ seperti apa,” katanya dalam keterangannya di Bandung Barat, Jumat.

Ridwan menyebut sejumlah perlintasan sebidang di wilayah Bandung Barat menjadi perhatian untuk peningkatan keselamatan, termasuk usulan pemasangan palang pintu otomatis di titik-titik prioritas.

Ia menilai langkah tersebut menjadi hal penting mengingat tingginya jumlah perlintasan sebidang di wilayah Bandung Barat saat ini.

Berdasarkan data Dishub Provinsi Jawa Barat, terdapat sekitar 78 perlintasan sebidang di daerah itu, terdiri atas 14 perlintasan resmi dan 64 perlintasan liar yang dinilai memiliki risiko keselamatan lebih tinggi.

Di tingkat regional, wilayah operasional KAI Daop 2 Bandung juga mencatat 14 kecelakaan di perlintasan sebidang sepanjang 2025 dengan lima korban meninggal dunia sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya penguatan infrastruktur keselamatan di titik-titik prioritas.

Saat ini, pihaknya terus melakukan kajian terhadap sejumlah perlintasan sebidang di wilayah Bandung Barat yang belum memiliki palang pintu otomatis dan sudah mengusulkan pemasangan di perlintasan Cilame.

“Yang diusulkan dipasang di Cilame ini saja, sisanya belum (masih dikaji),” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, apabila rencana tersebut direalisasikan, terdapat sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi, termasuk kesiapan petugas jaga yang wajib memiliki sertifikasi.

Selain itu, sistem palang pintu otomatis harus terkoneksi dengan sinyal dari PT KAI agar dapat beroperasi sesuai standar keselamatan perkeretaapian.

“Kemudian petugasnya harus bersertifikasi, lalu harus terkoneksi dengan sinyal dari PT KAI. Nah itu yang sedang kami bahas,” katanya.

Pemkab Bandung Barat juga masih berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mempercepat pembahasan teknis dan dukungan anggaran.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.