Akademisi ingatkan revitalisasi Gedung Sate lebih baik dikaji dulu

Bandung (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB Prof Harun Al Rasyid Lubis mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar revitalisasi penyatuan halaman Gedung Sate dengan Gasibu lebih baik dikaji terlebih dahulu.

Baik itu kajian kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) karena proyek ini akan menutup sebagian Jalan Diponegoro.

"Lebih baik menunggu kajian dulu ya memproyeksikan dampaknya bagaimana. Jika belum ada kajiannya, lebih baik jangan dulu kan itu juga aturan ya," kata Harun saat dikonfirmasi ANTARA di Bandung, Senin.

Kajian ini dibutuhkan, lanjut dia, karena dari sisi fungsi, Lapangan Gasibu yang dikabarkan sebagian lahannya akan digunakan untuk pembangunan jalan baru, merupakan lahan terbuka dan arena olahraga yang amat sangat bermanfaat bagi masyarakat Bandung.

"Untuk jalan, lebih baik tidak menggangu lintasan lari atau bahkan membelah kawasan itu, karena itu kan kawasan hijau dan jadi area terbuka favorit warga Bandung yang amat besar manfaatnya," ujar dia.

Selanjutnya, langkah revitalisasi ini menurut dia berpotensi menimbulkan efek "pencet balon" atau menyebarnya titik kemacetan akibat proyek penyatuan Gasibu dan halaman Gedung Sate dengan sebagian Jalan Diponegoro di dalamnya.

Karenanya, pakar transportasi tersebut menegaskan bahwa proyek bernilai Rp15,8 miliar itu wajib melihat dulu kajian Andalalin yang matang guna memitigasi risiko kesemrawutan di jantung Kota Bandung.

"Tentu akan ada dampak 'pencet balon', alias macet berpindah ke jalan lain karena tingginya kendaraan yang biasa melintas. Dari situ dicari cara atau upaya mitigasi risiko macet," ujar Harun.

Menurutnya, Andalalin dalam setiap perubahan fungsi jalan atau pembangunan prasarana yang berdampak ke Jalan dibutuhkan, karena harus terukur secara sirkulasi kendaraan, baik sebelum maupun sesudah eksekusi proyek. Ia menekankan bahwa dampak perubahan satu ruas jalan tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dalam satu kesatuan jaringan jalan.

Jika hasil kajian menunjukkan dampak negatif yang signifikan, Harun menegaskan pemerintah harus memberikan kompensasi teknis berupa pembangunan infrastruktur tambahan guna mengurai masalah yang terjadi.

"Apa bedanya atau dampaknya sebelum dilakukan apa-apa dan setelahnya. Kalau ada dampak yang jelek, harus ada kompensasi. Bila perlu bisa buat terowongan misalnya," katanya.

Langkah lain yang bisa dilakukan selain infrastruktur fisik, lanjut dia, bisa dilakukan penertiban parkir liar dan optimalisasi angkutan umum untuk digunakan oleh ASN di Gedung Sate dengan dilakukan pembatasan parkir yang diibaratkan sebagai "parasetamol" untuk meredakan kemacetan jangka pendek di pusat kota.

"Jangka pendeknya, tertibkan lalu lintas. Orang Gedung Sate jangan kasih parkir, suruh naik angkutan umum atau jemputan. Parkir di pusat kota itu harus dibatasi," tutur Harun.

Untuk "antibiotik" sebagai solusi jangka panjang, Harun menilai bisa dengan mendorong percepatan proyek strategis seperti percepatan realisasi sistem BRT, elevasi rel kereta api agar tidak sebidang dengan jalan raya, serta jalan tol intra-urban Pasteur-Cileunyi.

Diketahui, proyek penataan Gedung Sate dan Gasibu yang merupakan kawasan ikonik Jawa Barat ini sendiri, kini tengah dikerjakan dan ditargetkan rampung pada Agustus 2026 mendatang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.