Bandung (Antaranews Jabar) - Desk Pilkada Jawa Barat menggelar rapat koordinasi Pilkada Serentak 2018 di Gedung Sate Bandung, Jumat, yang salah satu pembahasannya ialah pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan percepatan pencetakan KTP elektronik.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan netralitas ASN di Jawa Barat harus terus ditingkatkan dalam Pilkada Serentak 2018 ini.
Menurut dia, selama ini terdapat 41 ribu PNS Pemprov Jawa Barat dan 30 ribu honorer sehingga ada sekitar 71 ribu ASN ini harus bersikap netral dalam pilkada di Jawa Barat.
Sementara itu, KTP elektronik harus dibahas khusus supaya para wajib KTP di Jawa Barat memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
Apabila belum bisa dicetak KTP elektroniknya, kata Iwa, bisa dibuatkan surat keterangan dari setiap dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.
"Sehingga saya minta disdukcapil menyelesaikan KTP elektronik melalui program kerja dan antisipasi, penanggulannya juga. Sehingga melalui pertemuan ini, ada solusi bersama pemerintah kota dan kabupaten," kata Iwa dalam rapat tersebut.
Selain itu, lanjut Iwa, dalam rakor tersebut juga dibahas tentang proses pemantauan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, pemantauan pencairan bantuan keuangan, penerbitan surat edaran netralitas ASN, penetapan tujuh pjs kepala daerah, dan kampanye yang terbebas dari fasilitas pemerintah.
"Sedangkan terkait bantuan keuangan, Desk Pilkada akan menjadikan perhatian khusus bagi kota dan kabupaten agar digunakan sebaik-baiknya sesuai rancangan anggaran. Terutama untuk peningkatan partisipasi pemilu dan fasilitas video conference untuk koordinasi," katanya.
Desk Pilkada Jabar tekankan netralitas asn
Jumat, 9 Maret 2018 17:53 WIB