Pemkab Garut menggunakan dana BTT untuk menanggulangi bencana alam

Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyiapkan dana biaya tidak terduga (BTT) untuk digunakan saat ini sedang ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari untuk menanggulangi daerah yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di beberapa daerah Garut.

"Kita tangani segera, mudah-mudahan nanti dinas-dinas teknis ya untuk melaksanakannya, kita usulkan dari dana BTT," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh di Garut, Selasa.

Ia menuturkan, selama dua pekan terakhir terjadi hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Garut menyebabkan terjadi bencana alam seperti banjir, dan tanah longsor yang berdampak kerusakan pada fasilitas umum dan rumah.

Adanya kejadian bencana alam itu, kata dia, Pemkab Garut menetapkan Status Tanggap Darurat mulai 18 April sampai 1 Mei 2026 sebagai langkah percepatan penanganan bencana dengan sumber anggaran dari BTT.

"Tanggap darurat selama 14 hari untuk penanganannya karena itu kan kejadian yang tidak terduga, dan otomatis harus segera dilaksanakan di beberapa lokasi penanganan yang darurat," katanya.

Ia mengatakan, beberapa daerah yang terdampak bencana cukup parah yakni di Pasilangu, Kecamatan Pakenjeng terdapat jembatan terputus sehingga harus cepat mendapatkan penanganan karena jembatan tersebut merupakan akses jalan utama masyarakat.

Selanjutnya di Talagawangi, Pakenjeng, kata dia, juga terdapat 90 rumah terdampak pergerakan tanah yang harus cepat ditangani karena khawatir menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

"Di Talagawangi ada 90 rumah yang masuk kepada pergeseran tanah, dan 10 sudah meninggalkan rumah," katanya.

Selain daerah selatan, kata Aah, daerah perkotaan juga terdapat dampak bencana banjir seperti di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan, kemudian di Regol, Kecamatan Garut Kota, dan Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul.

Bencana banjir itu, lanjut dia, dampak dari luapan sungai dan air selokan sekitar pemukiman warga yang tidak mampu menampung air ketika turun hujan dengan intensitas tinggi.

"Intinya karena daya tampung saluran yang tidak cukup, tidak muat, sehingga air meluap," katanya.

Pemkab Garut tahun anggaran 2026 mengalokasikan BTT sebesar Rp22,5 miliar, dana itu dapat digunakan untuk kondisi darurat di daerah, salah satunya ketika terjadi bencana alam.