Pemkab Majalengka menghadirkan sistem rekrutmen kerja transparan

Majalengka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menghadirkan sistem rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan akuntabel melalui program Masyarakat Cepat Kerja (Matahati) guna mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal.

Bupati Majalengka Eman Suherman di Majalengka, Jumat, mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memastikan proses rekrutmen berjalan terbuka serta bebas dari praktik pungutan liar dan percaloan.

Ia menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majalengka saat ini berada di angka 3,62 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 6,66 persen.

“Selama saya menjabat sebagai bupati, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Majalengka telah mencapai sekitar 12 ribu orang,” katanya.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi indikator positif sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas akses kerja bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menjalin kolaborasi dengan sektor industri di wilayahnya, guna mendukung optimalisasi penyerapan tenaga kerja.

Melalui surat edaran resmi, kata dia, seluruh perusahaan diminta mengalokasikan kuota rekrutmen tenaga kerja secara langsung kepada pemerintah daerah.

“Fokus kita adalah memutus mata rantai percaloan yang selama ini meresahkan masyarakat,” katanya.

Pihaknya pun meminta perusahaan di Majalengka, melakukan rekrutmen terpadu melalui sistem pemerintah daerah yakni Matahati.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan maupun pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Eman menyebutkan, penindakan dapat dilakukan hingga ke ranah hukum pidana, apabila ditemukan bukti yang kuat.

“Selama dilampirkan bukti yang kuat kita akan menindak tegas pungli atau calo dengan dilampirkan data dan fakta jelas,” katanya.

Selain itu, ia menuturkan program Matahati juga difokuskan pada peningkatan kesiapan tenaga kerja melalui pembekalan mental dan keterampilan.

“Program tersebut turut diarahkan untuk memperluas peluang kerja di sektor industri serta membantu perusahaan memperoleh tenaga kerja yang kompeten tanpa intervensi pihak ketiga,” katanya.