LKPJ 2025 disorot, DPRD dalami lonjakan kinerja OPD

Bandung (ANTARA) - Komisi V DPRD Jawa Barat memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025, di mana terdapat anomali kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang laporannya justru tercatat melampaui target secara signifikan.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Encep Sugiana menegaskan bahwa capaian yang melebihi target tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai prestasi murni. Dan kini sedang dikaji secara komprehensif apakah lonjakan angka tersebut merupakan buah kerja keras atau sekadar siasat penetapan target yang terlalu rendah di awal perencanaan.

“Apakah hal tersebut disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal, atau karena alasan kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik,” kata Encep Dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Evaluasi mendalam ini dilakukan selama tiga hari marathon, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi, dengan fokus pendalaman mencakup sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, antara lain:

• Pendidikan dan Kesehatan (termasuk RS dan Labkesda).

• Sosial dan Kebencanaan (BPBD dan Dinas Sosial).

• Ketenagakerjaan dan Pemberdayaan Perempuan (DP3AKB).

• Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Pembahasan ini melibatkan instansi kunci seperti Bappeda dan BPKAD guna mencocokkan sinkronisasi anggaran dengan realitas di lapangan, guna memastikan bahwa anggaran yang dikucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya secara riil, bukan sekadar indah di atas kertas laporan.

Encep menekankan bahwa LKPJ 2025 adalah instrumen krusial untuk menentukan arah penganggaran di masa depan. Hasil dari tinjauan lapangan ini akan diserahkan kepada Panitia Khusus (Pansus) LKPJ sebagai bahan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"LKPJ 2025 ini pada dasarnya merupakan instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ke depan agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat," tuturnya.

DPRD Jabar berharap rekomendasi yang lahir nantinya mampu mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik secara nyata, sehingga target-target yang ditetapkan di tahun mendatang benar-benar mencerminkan tantangan kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang sesungguhnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.