Bandung (ANTARA) - DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan solusi konkret atas temuan dalam reses anggota legislatif yang mencakup persoalan dari nasib kader Posyandu hingga soal darurat sampah di Tanah Pasundan.
Anggota DPRD Jabar Fikri Hudi Oktiarwan menegaskan bahwa masukan masyarakat kali ini termasuk yang ditemukan faksinya yakni PKS, merupakan alarm keras bagi eksekutif, terutama menyangkut ketimpangan perhatian terhadap garda terdepan kesehatan masyarakat.
"Posyandu hari ini diberi tanggung jawab strategis meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, tapi perhatian terhadap kesejahteraan kadernya masih sangat kecil dan terbatas. Kami harap Pemprov memberikan dukungan nyata, baik sarana maupun anggaran," ujar Fikri menjelaskan hasil reses pihaknya di Bandung, Selasa.
Di sektor infrastruktur, PKS menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dinas terkait. Fikri mengaku fenomena Gubernur yang harus turun tangan langsung menegur pelanggaran Daerah Milik Jalan (Damija) dan drainase di media sosial, sementara dinas teknis seolah absen sangat mengkhawatirkan.
Kemudian keluhan atas jalan rusak dan drainase buruk tercatat menonjol di ruas Jalan Narogong, Gedebage, hingga Pasir Koja yang berstatus milik provinsi.
"Sungguh merupakan keprihatinan ketika Gubernur sendiri dalam kontennya harus menegur, akhirnya publik mempertanyakan di mana dinas terkait yang seharusnya melakukan penertiban," ucapnya.
Terkait krisis lingkungan, Fikri mengatakan pihaknya mendesak percepatan operasionalisasi TPPAS Legok Nangka untuk Bandung Raya dan Lulut Nambo untuk wilayah Bodebek guna mengatasi tumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan.
Sektor pendidikan dan ekonomi tak luput dari sorotan. DPRD meminta Pemprov Jabar menghidupkan kembali Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta yang kini terhenti.
Menurut Fikri, sekolah swasta telah membantu tugas negara, sehingga penghapusan insentif justru memukul kesejahteraan guru dan pelayanan pendidikan.
"Jika pemerintah belum bisa memenuhi kewajibannya (menyediakan SMA Negeri yang cukup), seyogyanya memberikan insentif pada lembaga swasta yang telah membantu meringankan kewajiban pemerintah," ucap Fikri.
Poin strategis lainnya yang didorong oleh DPRD Jabar Fraksi PKS yakni dalam sektor pertanian dan peternakan, di mana pemerintah diminta melakukan pemerataan bantuan alsintan, perbaikan irigasi, serta pendampingan dan dukungan terkait pakan dan indukan bagi peternak desa.
Dalam sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah diminta melakukan pendampingan pasar bagi UMKM dan optimalisasi sekaligus pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT).
Dalam bidang perhubungan, diminta untuk dilakukannya penertiban jam operasional truk tonase besar, seperti di wilayah Bogor (Narogong, Rumpin) agar tidak berbenturan dengan jam sekolah dan kerja.
Dari sektor kesehatan dan sosial, Pemprov Jabar diminta memberikan perhatian soal antrean BPJS, peningkatan alokasi rutilahu, serta melakukan langkah sistematis guna menekan angka kekerasan perempuan, anak, dan bullying.
Untuk sektor keagamaan, DPRD Jabar mengharapkan hibah sarana keagamaan dan pesantren diadakan kembali pada tahun anggaran mendatang.
Fikri mengatakan pihaknya berharap seluruh aspirasi ini tidak sekadar menjadi catatan administratif, melainkan menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran Pemprov Jabar agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
"Kami harap ini jadi hal yang diperhatikan dan mendapatkan tindak lanjut dari seluruh jajaran pemerintahan Jabar," tutur dia.
Pewarta: Ricky PrayogaEditor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
