Jabar bakar anggaran Rp30,2 triliun untuk sabet predikat inovatif

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp30,26 triliun (91,30 persen) sepanjang 2025, yang diklaim menjadi motor penggerak utama didapatkannya predikat "Sangat Inovatif" dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2025 (Unaudited) yang diterima di Bandung, Selasa, serapan anggaran masif ini mengerek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar ke angka 77,59 poin serta mendorong pertumbuhan ekonomi melaju di level 5,23 persen.

Dari data tersebut, Provinsi Jawa Barat disebut memiliki 275 inovasi daerah, di mana 97,45 persen di antaranya sudah menjadi bagian dari program di perangkat daerah. Hal ini menempatkan Jabar pada predikat "Sangat Inovatif" dengan skor indeks 85,05.

Sektor pendidikan menjadi penyerap anggaran terbesar dengan nilai Rp9,47 triliun, disusul oleh urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp3,06 triliun. Anggaran Pekerjaan Umum dialokasikan secara mendalam untuk tujuh program strategis, termasuk penyelenggaraan jalan, sistem penyediaan air minum, hingga drainase.

Sementara itu, urusan pelayanan dasar lainnya juga mencatatkan angka realisasi yang signifikan, dengan sektor kesehatan sebesar Rp2,41 triliun (Fokus pada pemenuhan fasyankes dan sediaan farmasi), dan sektor perumahan sebesar Rp177,8 miliar (Penataan bangunan dan pengelolaan sampah regional).

Kemudian sektor Trantibumlinmas sebesar Rp82,4 miliar (Peningkatan ketentraman dan penanggulangan bencana), serta sektor sosial sebesar Rp171,4 miliar (Rehabilitasi sosial dan penanganan warga migran korban kekerasan).

Meski belanja tergolong progresif, "dompet" Pemprov Jabar tetap terjaga sehat dengan pendapatan daerah yang menunjukkan performa positif dengan meraup Rp32,41 triliun atau 94,59 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp22,01 triliun, disusul pendapatan transfer sebesar Rp10,38 triliun.

Akuntabilitas pengelolaan dana jumbo Jabar diakui secara hukum dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang mengulang capaian dari laporan keuangan tahun sebelumnya, serta skor kinerja EPPD sebesar 3,6672 dengan status "Tinggi" merujuk Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025.

Keberhasilan belanja ini juga, tercermin pada indikator makro lainnya, yakni penurunan angka kemiskinan menjadi 6,91 persen dan tingkat pengangguran terbuka yang berada di level 6,71 persen.

Data ini seolah memposisikan Jawa Barat sebagai provinsi yang mampu menjaga keseimbangan antara belanja infrastruktur fisik dan pembangunan kualitas manusia melalui inovasi yang terintegrasi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.