DPRD Jabar Blak-blakan Soal WFH: Siasat Hemat Listrik hingga Urai Macet

Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi BBM dan anggaran daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menegaskan bahwa kebijakan yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan upaya konkret efisiensi birokrasi menghadapi ancaman krisis energi akibat ketegangan geopolitik dunia.

"Kebijakan WFH ini harus didukung sebagai bagian dari efisiensi birokrasi. Di tengah ancaman krisis energi global, setiap penghematan BBM dari mobilitas ASN sangat berarti," ujar Iwan dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

Menurutnya, dengan populasi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 33.000 orang, penerapan kerja jarak jauh ini berpotensi memangkas drastis biaya operasional kantor, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga anggaran transportasi.

Meski demikian, Iwan mewanti-wanti agar performa pelayanan publik tidak menurun dengan memperketat pengawasan digital melalui sistem GPS dan absensi daring.

"WFH bukan berarti libur, tetapi memindahkan ruang kerja dengan orientasi pada hasil. Disiplin harus tetap dijaga," katanya.

Senada dengan legislatif, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya, mengungkapkan bahwa skema WFH yang diterapkan secara bergiliran ini bertujuan menjaga kesehatan fiskal daerah.

ASN tetap diwajibkan ke kantor pada awal pekan untuk koordinasi, sementara hari selebihnya dilakukan secara jarak jauh di bawah pengawasan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Dengan skema ini, kita bisa menekan anggaran operasional seperti listrik, air, hingga telekomunikasi di perkantoran. Ini bentuk efisiensi yang nyata," kata Dedi.

Selain aspek ekonomi, kebijakan ini diyakini menjadi solusi efektif untuk mengurai kemacetan kronis dan menekan polusi udara, khususnya di wilayah aglomerasi Bandung Raya.

Di tingkat pusat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan WFH minimal satu hari dalam sepekan telah menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan konsumsi energi nasional.

"Ini bukan hal baru. Saat pandemi COVID-19, layanan tetap berjalan meski WFO (kerja dari kantor) dibatasi. Sekarang tinggal diperkuat dan dilaporkan ke Presiden untuk kebijakan nasional," ujar Tito.