OJK Jabar dukung ekosistem pembiayaan kakao kepada petani lokal

Bandung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat mendorong pembangunan ekosistem pembiayaan terintegrasi bagi budidaya kakao di delapan kabupaten/kota melalui kerja sama dengan perbankan nasional dan pemerintah daerah untuk memastikan hasil panen petani terserap pasar dengan harga wajar.

Kepala OJK Jawa Barat Darwisman di Bandung, Kamis, menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem ini mencakup edukasi dan literasi keuangan bagi petani, pelatihan teknis, pendampingan budidaya, serta pemantauan berkelanjutan.

"Upaya ke depan kami bersama, Bank Indonesia membangun ekosistem pembiayaan untuk produk pertanian, khususnya budidaya kakao dan kelapa. Dukungan dilakukan melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi," jelasnya.

Ia menjelaskan program ini menyiapkan skema pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar petani dapat mengakses modal secara lebih mudah dan terstruktur.

Ia menambahkan bahwa pihaknya segera melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan skema pembiayaan yang tepat bagi budidaya kakao dengan melihat potensi wilayah.

"Skema pembiayaan seperti KUR untuk UMKM akan dirumuskan. Dalam waktu dekat, kami menggelar FGD di Kantor OJK untuk mendorong ekosistem budidaya kakao ini," tambahnya.

OJK juga mencatat realisasi KUR di Jawa Barat saat ini mencapai sekitar Rp23 triliun–Rp25 triliun.

Bila kebutuhan petani dan UMKM meningkat hingga Rp50 triliun, pemerintah provinsi dapat mengajukan penambahan alokasi KUR melalui Kemenko Perekonomian.

Saat ini, potensi lahan kakao delapan wilayah di Jawa Barat tercatat sekitar 5.000 hektare dengan satu hektare lahan dapat ditanami sekitar 800 hingga 1.000 batang pada jarak tanam 3x3 atau 3x2,5 meter.

Delapan wilayah tersebut meliputi Sumedang, Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Subang, Cianjur, Tasikmalaya dan Pangandaran dengan total sekitar 180 kelompok tani kakao.

Penanaman tahap awal sendiri mencakup lahan puluhan hektare yang tersebar di beberapa wilayah, dengan target pengembangan hingga tahun 2026 mencapai 700 hektare dan target jangka panjang sekitar 2.000 hektare.