Utang luar negeri RI November 2025 turun ke 423,8 miliar dolar, rasio ke PDB turun

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 turun menjadi 423,8 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga turun menjadi 29,3 persen.

Sebelumnya pada Oktober 2025, ULN Indonesia tercatat sebesar 424,9 miliar dolar AS, dengan rasio ULN terhadap PDB sebesar 29,4 persen. Selain itu, BI juga mencatat struktur ULN November 2025 didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Ramdan menjelaskan bahwa BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.

Adapun secara lebih rinci, ULN Indonesia pada November 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 0,2 persen (year on year/yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik.

Posisi ULN pemerintah pada periode yang sama tercatat sebesar 209,8 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 210,5 miliar dolar AS.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN pemerintah melambat dari 4,7 persen (yoy) pada Oktober 2025 menjadi 3,3 persen (yoy) pada bulan November 2025.

“Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh pergerakan kepemilikan surat berharga negara seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Ramdan.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ramdan menyampaikan bahwa ULN tetap dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.