Sumedang (ANTARA) - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Asep Kurnia, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sumedang agar menghentikan seluruh bentuk rekrutmen honorer di lingkup pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Asep saat Pemkab Sumedang melantik sebanyak 5.408 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang pada Senin.

"Saya juga mengingatkan pemerintah daerah bahwa mulai hari ini tidak boleh lagi ada rekrutmen honorer/non-ASN. Para kepala dinas harus mematuhi hal ini," kata Asep saat diwawancarai di Sumedang.

Ia menjelaskan bahwa pihak telah meminta permintaan tersebut kepada bupati sebagai upaya membangun manajemen pemerintahan yang lebih profesional, tertib, dan sesuai regulasi.

"Saya sudah meminta kepada Pak Bupati untuk menegaskan kembali larangan ini. Jika masih ada rekrutmen, ujungnya akan menyulitkan kita semua," tambahnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menuturkan bahwa DPRD menyambut baik langkah pemerintah daerah dalam pengangkatan status pegawai tersebut.

"DPRD menyambut baik langkah ini, apalagi dengan adanya kegiatan istighasah karena hal ini merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah," ujarnya.

Asep turut memberikan pesan khusus kepada para pegawai yang baru menerima surat keputusan (SK). Ia meminta mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan kinerja terbaik, mengingat peluang untuk diangkat menjadi pegawai penuh tetap terbuka bagi yang berprestasi.



Pewarta: Ilham Nugraha
Editor : Yuniardi Ferdinan

COPYRIGHT © ANTARA 2026