Bandung (ANTARA) - Ketua Pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT), John Sumampauw, mengklaim Bandung Zoo memiliki dana Rp7,3 miliar hingga tak perlu ada aksi patungan karyawan untuk pakan satwa.
"Patut dipertanyakan mengapa sampai terjadi kekurangan dana. Berdasarkan catatan keuangan per pertengahan Juli 2025, total dana yang tersedia mencapai Rp 7,3 Miliar," jelas John dalam keterangan resminya, Senin.
Baca juga: Kronologi Sri jadi tersangka dugaan kasus akta palsu Bandung Zoo
Baca juga: Resmi! Polda Jabar tetapkan Sri tersangka dugaan kasus akta palsu Bandung Zoo
Ia merinci, dari jumlah tersebut, sekitar Rp 5,9 Miliar tersedia dalam bentuk tunai, sementara sisanya tersimpan dalam dua rekening bank.
"Jadi, meskipun Bandung Zoo tidak beroperasi normal, kebutuhan operasional mendasar seperti pakan satwa, upah karyawan, hingga tagihan listrik dan air mestinya masih bisa terpenuhi dari jumlah itu. Bahkan proyeksinya, dana bisa cukup hingga akhir tahun ini," tegas John.
Karena itu John Sumampauw membantah tegas narasi kekurangan dana yang belakangan ini beredar dan dijadikan alasan untuk aksi patungan karyawan.
Menanggapi aksi pengumpulan dana sukarela yang disebut-sebut mencapai belasan juta rupiah, John menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta karyawan untuk melakukan patungan.
Ia menekankan bahwa pengelola lembaga konservasi tidak boleh mengandalkan belas kasihan pribadi atau pengorbanan finansial karyawan untuk menjalankan operasional.
"Jika mau profesional, bukan dengan patungan, melainkan serahkan kepada yang berwajib," kritiknya.
John mengingatkan bahwa status satwa di Bandung Zoo adalah satwa titipan Negara. Kewajiban untuk memastikan kesejahteraan satwa berada di tangan pengelola yang profesional dan bertanggung jawab.
"Ketika Menhut mengeluarkan Surat Peringatan atau SP III Oktober lalu, satwa titipan Negara otomatis kembali ke Negara, dan satwa titipan dari lembaga konservasi (LK), kembali ke LK yang bersangkutan. Ini adalah prosedur profesional saat tata kelola terganggu," katanya.
Ia mengisyaratkan solusi krisis harusnya melalui mekanisme resmi pemerintah, bukan melalui patungan karyawan.
