Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersinergi memperkuat pengembangan perkeretaapian melalui kerja sama strategis guna meningkatkan layanan transportasi, menata kawasan stasiun, serta memperluas konektivitas perkotaan hingga perdesaan.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan sinergi itu telah disepakati dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perkeretaapian di provinsi itu.
"Kereta api adalah fondasi konektivitas Jawa Barat. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat, memperkuat pariwisata, mempermudah mobilitas pelaku usaha, dan mendorong transportasi yang berkelanjutan,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah lanjutan dari komitmen bersama pada 10 Oktober 2025 untuk memperkuat pengembangan perkeretaapian serta meningkatkan konektivitas antarmoda di seluruh wilayah Jawa Barat yang penting.
Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan identitas layanan kereta api, penataan kawasan stasiun, dan penyusunan kajian strategis guna mempercepat pembangunan ekosistem transportasi berbasis rel di Jawa Barat.
Bobby menegaskan kolaborasi tersebut selaras dengan agenda transformasi KAI dan prioritas pembangunan Jawa Barat yang berfokus pada pemerataan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat setempat.
Ia menjelaskan salah satu fokus utama adalah pengembangan identitas layanan yang mendorong peluang layanan baru guna memperkuat pariwisata, mobilitas masyarakat, dan akses ekonomi perkotaan hingga perdesaan.
KAI dan Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan skema layanan yang mempermudah distribusi hasil produksi masyarakat, mencakup petani, pedagang, serta pelaku UMKM lokal untuk memperlancar aktivitas ekonomi setempat.
Pada sisi infrastruktur, penataan kawasan stasiun menjadi prioritas awal dengan fokus di Stasiun Bandung dan Kiaracondong sebelum diterapkan bertahap di stasiun lain sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama.
Dengan jaringan stasiun yang luas, pengembangan layanan kereta api berpotensi meningkatkan konektivitas, membuka akses wisata, memperlancar logistik, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Jawa Barat.
“Penataan kawasan stasiun dengan menata ruang agar lebih ramah pejalan kaki, terintegrasi dengan angkutan umum, dan memberi ruang yang lebih baik bagi UMKM. Stasiun harus mencerminkan wajah Jawa Barat yang modern, nyaman, dan inklusif,” lanjut Bobby.
Perjanjian itu juga mencakup penyusunan berbagai kajian strategis, mulai dari kajian bisnis dan ekonomi transportasi, kajian hukum dan kelembagaan, kajian risiko, hingga arah pengembangan transportasi wisata dan peningkatan prasarana.
Termasuk pula optimalisasi aset KAI dan Pemprov Jabar, penyusunan roadmap perlintasan sebidang, serta rencana peningkatan kapasitas layanan di jalur strategis seperti wilayah Nambo.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kolaborasi itu menjadi bagian penting dari visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.
“Perjalanan hari ini menguatkan kembali nilai peradaban transportasi di Jawa Barat. Kereta api mampu menjangkau wilayah yang luas sambil tetap menjaga landscape dan keindahan alam Jawa Barat,” kata Dedi.
Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan infrastruktur kereta api yang dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebagai langkah implementasi, KAI dan Pemprov Jabar akan membentuk Joint Working Group untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melalui penyusunan rencana kerja, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Rencana penataan stasiun dan peningkatan identitas layanan akan tercantum dalam lampiran PKS, sementara rencana kerja penyusunan kajian disepakati dalam waktu enam bulan sejak penandatanganan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KAI dan Jabar sinergi perkuat pengembangan perkeretaapian
