Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat merenovasi Gerbang Gedung Sate menjadi berbentuk candi dengan anggaran fantastis mencapai Rp3,9 miliar.
DAri pantauan di Gedung Sate, Jumat, Gerbang-gerbang itu, terlihat kini terdiri dari dua pilar yang menerapkan gaya berbentuk gerbang kerajaan seperti candi, dengan desain berundak-undak seperti di kawasan Cirebon atau daerah pulau Jawa lainnya.
Renovasi ini sendiri menjadi sorotan tajam karena muncul di tengah narasi "puasa" anggaran atau efisiensi ketat yang didengungkan Pemprov Jabar untuk APBD tahun 2025 dan 2026, di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memangkas kegiatan seremonial, tapi proyek fisik pembenahan halaman dan gerbang Gedung Sate inj justru muncul dalam APBD Perubahan 2025 dengan nilai mencapai Rp3,9 miliar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Mas Adi Komar, menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk merenovasi enam gerbang, perbaikan pilar, serta penataan area parkir barat dan timur yang kondisinya dinilai sudah tidak layak.
"Sudah lama tidak ditinjau ulang dan sudah lama tidak direnovasi. Ini sekalian kita renovasi karena kemarin-kemarin kan juga ada aktivitas-aktivitas masyarakat, ada unjuk rasa dan lain-lain. Kita ingin memperkokoh lagi area sekitar Gedung Sate, terutama di bagian luar. Ya, pilar salah satunya. Dan selanjutnya juga kita ingin tetap mempertahankan ikon Jawa Barat ini, Gedung Sate ini, selain sebagai kantor, tapi juga sebagai ikon khas budaya Jawa Barat," ujar Adi.
Adi membantah jika proyek ini mengabaikan nilai sejarah. Menurutnya, konsep dua pilar menyerupai Candi Bentar justru upaya mempertegas identitas budaya Jawa Barat di lingkungan pusat pemerintahan.
"Pilar ini memunculkan ikon budaya Jawa Barat, terinspirasi Candi Bentar yang banyak digunakan di keraton-keraton yang ada di Jawa Barat," ujar Adi.
Adi menegaskan, pekerjaan ini tak merusak cagar budaya, karena pilar dan parkiran tidak masuk cagar budaya, di mana yang ditetapkan cagar budaya adalah inti bangunan Gedung Sate.
Menurut Adi, Pemprov Jabar tidak gegabah dalam merenovasi bangunan dan lingkungan Gedung Sate. Sebelum pengerjaan, mereka telah melakukan konsultasi ke Balai Cagar Budaya dan dalam proses koordinasinya selama ini berjalan dengan lancar.
"Artinya, bukan bangunannya. Bangunan Gedung Sate itu yang ditetapkan itu ruang-ruang bangunan Gedung Sate ini, yang utama ini. Hal itu pun termasuk dengan hiasan yang ada di dalam Gedung Sate berupa padi dan lainnya merupakan bagian yang lebih menonjolkan ikon-ikon Jawa Barat. Mungkin nanti tematik. Jadi, ada juga nanti sekarang ini temanya Periangan. Nanti ada kabupaten khas, kabupaten mana juga ada, gitu ya,"katanya.
Terkait dengan urgensi perbaikan halaman Gedung Sate di tengah efisiensi anggaran, Adi mengatakan, hal itu sudah dibahas dalam anggaran perubahan. Perbaikan mendukung adanya layanan di kawasan Gedung Sate.
"Ini dipastikan tidak mengganggu layanan publik ya, sektor layanan publik. Dan karena memang ini juga bagian ya, ini kan kantor publik, bagian kantor untuk layanan publik. Apalagi, sekarang, di dalam sudah ada fasilitas Bale Pananggeuhan. Tempat orang untuk mengadu, menyampaikan permohonan-permohonannya, menyampaikan keluhan-keluhannya. Ini bagian dari fasilitas publik juga," tuturnya yang menyebut pengerjaan ini ditarget rampung pada Desember 2025.
Meski demikian, publik melalui media sosial menyayangkan langkah tersebut. Perubahan gaya arsitektur pagar yang cenderung "nyunda" atau bergaya kerajaan, dinilai tidak sinkron dengan arsitektur Indo-Europeeschen architectuur stijl yang melekat pada Gedung Sate.
"Atuhlah, itukan peninggalan Belanda bukan peninggalan Padjadjaran. Jadi asa gak nyambung," tulis salah satu warganet di Instagram yang ramai dikutip publik.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta polemik terkait perubahan desain gerbang Gedung Sate yang kini bergaya Candi Bentar tidak perlu diperpanjang dengan berpatokan pada komentar di media sosial, melainkan harus mempercayai keahlian arsitek.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Dedj menanggapi gelombang kritik warganet yang menilai desain baru pagar senilai miliaran rupiah itu menabrak pakem arsitektur kolonial Belanda yang menjadi identitas Gedung Sate.
"Jangan ikutin netizen, tapi ikutin arsitek. Kalau ikutin netizen gak akan selesai," ujar Dedi Mulyadi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (20/11).
Dedi menegaskan bahwa pembangunan di kawasan bersejarah harus diserahkan kepada ahlinya, dalam hal ini arsitek tata ruang yang memahami filosofi bangunan, bukan berdasarkan selera publik di dunia maya yang beragam.
"Ikuti arsitek yang ahli dalam bidang tata ruang, terutama ruang-ruang yang bersejarah," tutur Dedi.
