Bandung (ANTARA) - Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara di Jawa Barat agar benar-benar kembali untuk kepentingan publik.
Penandatanganan yang dilakukan Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bandung pada Jumat ini akan memperkuat arah pembangunan daerah sekaligus menertibkan tata kelola pertanahan.
"Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah," kata Hakiki di Bandung.
Ia menegaskan kesepakatan ini merupakan fondasi penting agar tanah negara di provinsi dengan dinamika pembangunan tertinggi di Indonesia ini dapat digunakan lebih tepat sasaran.
Serta, komitmen lembaga ini untuk menghadirkan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga reforma agraria. Juga, kepastian hukum terkait investasi di Jawa Barat juga menjadi bagian dari mandat kerja sama ini.
"Kerja sama ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, Jawa Barat membutuhkan tata kelola tanah yang adaptif karena geliat pembangunannya yang terus meningkat.
Badan Bank Tanah saat ini memiliki sejumlah HPL di Jawa Barat, masing-masing di Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur dan Sumedang.
"Adanya MoU ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset tersebut untuk kepentingan publik, sekaligus memberi arah baru bagi penyediaan lahan strategis di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu," tutur Jarot.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bank Tanah-Pemprov Jabar sepakat optimalkan tanah negara untuk publik
