Cirebon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jawa Barat, mengusulkan agar pemerintah setempat melakukan pembatasan kapasitas produksi makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik di Cirebon, Jumat, mengatakan rekomendasi ini harus ditindaklanjuti guna mencegah kelelahan pekerja dan menjaga kualitas layanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPRD Kota Cirebon, kata dia, mengusulkan pembatasan maksimal 2.000 porsi per hari untuk satu dapur sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kesalahan teknis.
Menurut dia, hal ini perlu dilakukan karena sejumlah kejadian di lapangan menunjukkan adanya beban kerja berlebih pada para pekerja dapur.
“Porsi yang terlalu banyak membuat tenaga kerja kelelahan. Pembatasan kapasitas ini penting demi menjaga mutu layanan MBG,” ujarnya.
Ia menyampaikan peristiwa terkait MBG beberapa hari ke belakang di Kota Cirebon, dipicu oleh human error yang muncul akibat kelelahan saat menangani produksi dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, DPRD menyarankan agar pemerintah daerah mengkaji batas kapasitas produksi yang ideal bagi setiap dapur MBG.
Ia menegaskan lembaga legislatif daerah mendukung penuh keberlanjutan MBG, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Cirebon Ashar Saputra mengakui Kota Cirebon sempat dinilai lambat pada awal pelaksanaan MBG, karena hingga Juni 2025 hanya dua SPPG yang beroperasi.
Memasuki November ini, lanjut dia, jumlah dapur di Kota Cirebon meningkat menjadi 20 dari total kebutuhan 35 dapur yang tersebar di lima kecamatan.
Ia menyebutkan di Kecamatan Kejaksan, dua dari enam dapur telah aktif melayani 6.694 siswa, sedangkan tujuh dapur di Kecamatan Kesambi melayani 24.236 siswa dan 2.063 posyandu.
Ashar menuturkan di Kecamatan Harjamukti memiliki enam dapur yang melayani 20.646 siswa serta 714 posyandu, sementara Lemahwungkuk terdapat empat dapur untuk mendistribusikan MBG bagi 11.233 siswa dan 253 posyandu.
“Kecamatan Pekalipan, baru satu dapur yang beroperasi untuk melayani 3.085 siswa serta 840 posyandu karena wilayah tersebut bukan kawasan pendidikan,” katanya.
Ashar menambahkan BGN tengah menyiapkan dapur prototipe, yang akan berada langsung di bawah pengelolaan lembaganya dan direncanakan berlokasi di Kelurahan Kalijaga.
“Untuk 15 dapur lainnya, saat ini masih dalam proses penyelesaian,” ucap dia.
