Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar Bandung, Rabu malam.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang membacakan ikhtisar RAPBD Jabar 2026 dalam rapat tersebut mengungkapkan penyampaian nota keuangan ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2026 antara Gubernur Jabar dengan Pimpinan DPRD Jabar pada tanggal 31 Oktober 2025.
Dalam ikhtisar keuangan itu, Erwan merinci dalam RAPBD 2026, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp28,78 triliun; kemudian belanja daerah direncanakan sebesar Rp28,49 triliun; rencana penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp380,82 miliar; dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp666,81 miliar.
Untuk pendapatan daerah yang sebesar Rp28,78 triliun, Erwan merinci Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp18,85 triliun; Pendapatan Transfer ditarget sebesar Rp9,90 triliun; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp23,86 miliar.
Untuk belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp28,49 triliun, lanjut Erwan, rinciannya Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp18,99 triliun; Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp2,90 triliun; Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp251,51 miliar; dan Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp6,34 triliun.
"Sehingga terdapat selisih antara target Pendapatan Daerah dengan alokasi Belanja Daerah berupa surplus sebesar Rp285,99 miliar," kata Erwan.
Selanjutnya, Erwan menerangkan Penerimaan Pembiayaan pada RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp380,82 miliar yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Untuk Pengeluaran Pembiayaan pada RAPBD 2026, diproyeksikan sebesar Rp666,81 miliar yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp100 miliar, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp566,81 miliar.
Saat ditemui selepas paripurna, Erwan mengatakan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ini diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD Jabar dan dapat disetujui sesuai ketentuan yang berlaku.
"Semoga ini segera dibahas, dan dalam waktu yang singkat kita bisa tetapkan APBD 2026 ini supaya kita bisa secepatnya bekerja dengan baik. Dan saya berharap semua masyarakat mengawal nanti jalannya APBD tahun 2026," ucap Erwan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara mengungkapkan nota keuangan RAPBD Jabar 2026 ini sudah cukup detail, fokus dan mendalam, namun akan tetapi dibahas oleh DPRD Jawa Barat sebagai rangkaian pembahasan Raperda APBD Jabar 2026.
"Setelah ini akan dibahas di komisi, fraksi, Badan Anggaran, dan tanggal 13 November kami akan memberikan tanggapan dari DPRD terkait nota keuangan ini," tutur Iswara yang dalam rapat paripurna ini bertindak sebagai pimpinan.
