Dedi mengatakan dana tersebut sangat krusial untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program, terutama penanganan bencana di 27 kabupaten/kota.
Dedi menegaskan bahwa dana tersebut merupakan hak Provinsi Jawa Barat yang semestinya sudah diterima sesuai regulasi.
"Yang kita inginkan, satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan. Karena itu hak Provinsi Jawa Barat. Ini penting untuk menangani bencana, kan ada Rp190 miliar," ujarnya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan hal ini sendiri mengindikasikan keberatannya atas pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).
Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia, di mana Pemprov Jawa Barat disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.
Tak berselang lama, Dedi menampik hal tersebut dengan mengatakan dirinya sudah mengecek ke BJB tidak ada dana Jabar yang diendapkan dalam bentuk deposito.
Kemudian, beberapa waktu sesudahnya, Dedi menyebut ada penyimpanan APBD Jabar, tapi dalam bentuk giro. Dan bentuk giro tersebut menjadi pilihan paling aman dan transparan, meski suku bunganya rendah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dedi Mulyadi sebut akan habiskan anggaran tanggap darurat bencana
