"Karena pada hakikatnya setiap manusia tidak dilahirkan untuk berbuat salah, namun selalu ada kesempatan untuk berbuat kebaikan dan perbaikan. Pelaku tindak pidana kerja sosial memiliki kesempatan berbuat baik melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pemberlakuan pidana kerja sosial mampu menekan pengeluaran kas negara yang saat ini digunakan untuk memberi makan dan minum hingga membayar tenaga pendamping pengawas, meski tetap rendah jika dilihat dari aspek produktivitas.
"Di sini ada aspek uang negara yang terselamatkan ketika orang di dalam penjara. Ketika masuk kategori hukuman menjadi pekerja sosial maka ada produktivitas yang dilahirkan, bukan hanya mengurangi beban negara, tetapi juga melahirkan produktivitas. Kemudian menjadi solusi overcapacity dan overcrowding lapas," katanya.
