Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memastikan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) dilakukan secara ketat agar penyalurannya tepat sasaran.
“Kami ingin penyaluran bantuan ini benar-benar sesuai sasaran, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman di Cirebon, Jumat.
Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program sembako dan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) diterima oleh warga miskin yang layak sebagai penerima manfaat.
Menurut Agus, dari sekitar 350 ribu warga yang terdata sebagai penerima bantuan, masih terdapat sekitar 170 ribu orang yang belum terverifikasi.
Oleh karena itu, kata dia, seluruh unsur pemerintah daerah memperkuat koordinasi agar proses pendataan penerima bansos lebih akurat dan menyeluruh.
“Kami pastikan seluruh program bantuan bagi masyarakat kurang mampu bisa tersalurkan tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Cirebon Astri Diana Ekasari menjelaskan program sembako merupakan bantuan reguler dari Kementerian Sosial.
Ia menuturkan bantuan tersebut diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di desil satu hingga lima, dengan nilai Rp200 ribu per bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga.
Selain itu, pemerintah menyalurkan BLTS Kesejahteraan Rakyat senilai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2025.
“Program BLTS ini bertujuan menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih berfluktuasi,” katanya.
Pihaknya kini tengah melakukan verifikasi dan validasi data penerima, agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.
Astri menegaskan penerima bantuan di Cirebon harus benar-benar berasal dari kalangan fakir miskin dan masyarakat kurang mampu.
“Fakir itu artinya untuk makan hari ini saja masih mencari. Jadi, pemerintah ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada mereka,” ucap dia.
