Cirebon (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, membuka ruang kerja sama bagi pelaku usaha pangan antardaerah pada November 2025 guna menjaga stabilitas pasokan serta harga bahan pangan di wilayah tersebut.
“Kami membuka peluang distribusi pangan melalui kolaborasi antarpelaku usaha untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah kami,” kata Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Kamis.
Ia menjelaskan pihaknya memfasilitasi kerja sama antara pelaku usaha pangan di Kota Cirebon, dengan kelompok tani (gapoktan) maupun distributor dari daerah penghasil seperti Indramayu dan sekitarnya.
Menurut dia, langkah tersebut penting karena Kota Cirebon merupakan daerah konsumen, bukan produsen serta sekitar 96 persen kebutuhan pangan masyarakatnya masih dipasok dari luar daerah.
Selain itu, kata Elmi, produksi bahan pangan khususnya padi di Kota Cirebon di bawah 1.000 ton per tahun.
“Tingkat ketergantungan pangan masyarakat kota terhadap pasokan luar sangat tinggi. Ini menjadi kelemahan jika tidak ada perjanjian kerja sama dengan daerah produsen,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, DKP3 merintis model kerja sama pangan melalui Warung Peduli Inflasi (Waduli) yang sebelumnya dibina bersama Bank Indonesia dan Pemkot Cirebon.
Ia menuturkan Waduli menjadi pilot project dalam kolaborasi distribusi pangan antardaerah. Kemudian, DKP3 memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara pelaku usaha di Kota Cirebon dengan gapoktan maupun distributor luar daerah.
