Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung langkah OJK dalam memperkuat tata kelola dan integritas di berbagai bidang.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara karena anggaran publik merupakan milik masyarakat dan harus dapat diawasi bersama.
“Saya mulai menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik di Pemprov Jabar. Saya buka seluruh digit anggaran agar publik bisa melihat lalu lintas keuangannya secara nyata. Ini prinsip akuntabilitas, tidak boleh ada ruang gelap dalam keuangan negara,” ujar Dedi.
