Cianjur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyatakan kesanggupan mengawal aspirasi 2.800 guru madrasah mendapat penyesuaian status atau inpassing dengan membuat peraturan daerah (perda) untuk menguatkan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan di Cianjur, Senin, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Agama Cianjur dan Bupati Cianjur terkait aspirasi ribuan guru madrasah segera dikabulkan.
“Kami tuangkan dalam bentuk Perda yang akan disampaikan ke Bupati Cianjur sesuai regulasi yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan Kemenag Cianjur terkait sertifikasi guru madrasah agar segera dicairkan,” katanya.
Pihaknya juga menampung berbagai aspirasi lainnya setelah menerima perwakilan guru yang melakukan aksi unjukrasa damai di Gedung DPRD Cianjur, namun sebagai besar guru madrasah mengeluhkan tidak dapat mengikuti seleksi PPPK dengan alasan mengajar di sekolah swasta.
Sedangkan selama ini, ungkap dia, para guru tersebut sudah menjalankan tugas dan fungsi yang sama dengan guru lain di sekolah negeri, sehingga mereka menuntut agar disetarakan.
"Kami akan mengawal aspirasi tersebut sampai tuntas sehingga kesetaraan guru madrasah dan guru sekolah umum lainnya sama dan dapat mengikuti seleksi PPPK," katanya.
Ketua PD PGM Kabupaten Cianjur Miad Zainal Muttaqin, mengatakan seribuan guru madrasah dari berbagai jenjang yang turun aksi ke Gedung DPRD Cianjur untuk menyuarakan keresahan yang selama ini dirasakan belum juga terpenuhi.
“Kami menyampaikan aspirasi dari 2.800 guru madrasah di Cianjur terkait hak kami yang belum terpenuhi, kami guru madrasah juga sama mencerdaskan anak bangsa jangan sampai hanya karena beda lembaga, hak kami menjadi terbatas,” katanya.
Mereka menuntut kesetaraan dengan guru lainnya sehingga pimpinan di pusat dapat segera mengabulkan hal tersebut, seiring aspirasi yang disampaikan didukung DPRD Cianjur dan Pemkab Cianjur.
“Ini menjadi dasar untuk kami membuat laporkan ke pusat bahwa aspirasi sudah kami sampaikan, pimpinan di pusat juga menginstruksikan agar kami memperjuangkan hak kami di daerah masing-masing,” katanya.
