Menanggapi hal tersebut, Arief menilai kondisi itu menunjukkan kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat pada saat komoditas pangan hortikultura seperti cabai dan bawang mendorong kenaikan inflasi, beras justru mengalami deflasi.
Dikatakan penyaluran beras SPHP di pasar tradisional dan ritel modern serta ke berbagai saluran distribusi lainnya berdampak pada kondisi perberasan, di mana pasokan menjadi terjaga dan stok beras ke pasaran terus distabilkan.
"Apalagi juga ditambah dengan gelontoran bantuan pangan beras selama dua bulan yang menyasar langsung ke 18,2 juta masyarakat berpendapatan rendah,” terang Arief.
Berdasarkan Panel Harga Bapanas per 1 Oktober 2025, rata-rata harga beras premium secara nasional di tingkat konsumen mengalami penurunan dibanding minggu lalu sebesar 0,08 persen, dari Rp 16.011 per kilogram (kg) menjadi Rp15.982 per kg. Sementara untuk beras medium turun sebesar 0,15 persen dari Rp13.887 per kg menjadi Rp13.856 per kg.
Adapun realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai 424.520 ton atau sekitar 28,17 persen dari total target 1,5 juta ton di tahun 2025. Sementara realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 telah mencapai 363.959 ton atau 99,57 persen dari target sebesar 365.541 ton.
Untuk semakin menguatkan pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, lanjut Arief, pemerintah telah memutuskan penyaluran bantuan pangan diperpanjang selama dua bulan lagi yaitu di Oktober dan November 2025 sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan selama dua bulan ditambah 2 liter minyak goreng merek ‘Minyakita’ per bulan yang akan menyasar 18,277 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bapanas: Beras catat deflasi bukti intervensi pangan efektif
