Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mewujudkan komitmennya membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan melayani lewat peluncuran Sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi (Surabi).
“Reformasi birokrasi harus kita maknai sebagai proses berkelanjutan. Butuh komitmen, konsistensi, dan kerja nyata di lapangan. Jangan berhenti hanya pada administrasi atau simbolik,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain saat Kick Off Meeting yang digelar di Hotel Horison Bandung seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (11/9).
Peluncuran Surabi merupakan langkah yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 perihal pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun ke depan. Arahan tersebut, menekankan pentingnya penerapan digital governance menuju human-based governance yang merupakan birokrasi berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Iskandar menjelaskan terdapat dua pendekatan utama dalam pelaksanaan birokrasi, yaitu Reformasi Birokrasi General yang berfokus pada pembenahan internal sistem dan manajemen birokrasi dan Reformasi Birokrasi Tematik yang menyasar isu-isu prioritas nasional yang langsung berdampak pada masyarakat.
Selain itu, Reformasi Birokrasi Tematik juga mempunyai enam tema, yaitu Pengentasan kemiskinan, Peningkatan investasi, Mendorong hilirisasi industri, Peningkatan pelayanan kesehatan, Ketahanan pangan nasional, dan Peningkatan akses dan mutu pendidikan.
Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung sukses meraih predikat A dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Iskandar mengingatkan bahwa capaian ini bukan alasan untuk berpuas diri, tetapi sebagai awalan untuk terus berinovasi, menjaga integritas, dan menumbuhkan budaya kerja profesional.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tono Rusdiantono menyampaikan capaian reformasi birokrasi Kota Bandung pada tahun 2024 naik 4,44 poin dibanding 2023 menjadi 88,02. Meski begitu, peringkatnya masih berada di posisi ketiga di Jawa Barat, setelah Kota Bogor dan Kabupaten Sumedang.
Tono berpendapat, melalui aplikasi Surabi, seluruh perangkat daerah mulai dari badan, dinas sampai kecamatan akan dilibatkan secara aktif dalam pengukuran dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi harus menjadi budaya kerja. Ini juga berdampak langsung terhadap besaran TPP ASN, karena indeks reformasi birokrasi menjadi salah satu komponen penentunya,” kata Tono.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat Yulia Dewita turut menyampaikan apresiasinya atas capaian reformasi birokrasi yang meningkat. Ia juga berpesan agar capaian tersebut terus ditingkatkan.
Dilansir dari laman bandung.go.id
