Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar menyebut soal nota diplomatik Dubes Arab Saudi di Jakarta terkait catatan penyelenggaraan haji tahun 2025, adalah tergantung dari sudut pandangnya, sehingga sangat normal.
"Evaluasi haji tergantung siapa yang melihatnya. Jadi haji itu sangat normal. Yang tidak normal itu kalau sangat rapi, karena orang jalan kaki itu bukan karena enggak ada mobil, bukan karena macet," kata Nasarudin selepas memberi materi dalam Retret gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Kamis.
Nasaruddin menilai pengelola ibadah haji tahun ini telah bekerja dengan maksimal, meski beberapa masalah terjadi yang disebutnya karena pengaruh perbedaan aturan antarnegara. Namun menurutnya siapapun yang memimpin dan mengelola haji pasti tidak luput dari masalah.
"Siapapun yang memimpin haji, mengelola haji itu pasti tidak luput dari problem karena peraturan kita begini, tapi tiba-tiba di sana peraturan lain mau apa," ujarnya.
Menurut Nasarudin, penilaian itu merupakan hak tiap pihak, termasuk pemerintah Indonesia yang menilainya dari jumlah korban semakin berkurang, sehingga dia menekankan tidak perlu terlalu membesar-besarkan persoalan.
"Jadi ada penilaian macam-macam, itu haknya, tapi yang penting kriteria kita itu jumlah kematian semakin berkurang," ucapnya.
Meski, lanjutnya, tahun ini ada masalah cukup besar dalam penyelenggaraan haji, seperti adanya jamaah haji yang hilang di sana selama pelaksanaan ibadah haji.
Menag Nasaruddin menyebut salah satu jamaah yang hilang tersebut mengalami penurunan daya ingat (demensia) yang diperparah oleh suhu panas di lokasi penyelenggaraan haji.
"Ada yang hilang dua orang di antara 220 ribu orang. Sementara dalam pencarian dan ada yang ditemukan sudah, satu orang itu memang sudah meninggal ya kan. Karena demensia itu. Dia nggak tahu nama saudaranya siapa, ditanya memang ada penyakitnya. Demensia itu kan faktor panas juga, faktor pemicunya ya kan, 52 derajat celcius," tuturnya.
Sebelumnya, ada nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang berisi catatan penyelenggaraan haji 2025 dan penanganannya.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan nota diplomatik itu terbit pada 16 Juni 2025 dan merupakan catatan tertutup yang hanya ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.
Beberapa catatan nota diplomatik itu di antaranya perbedaan data jamaah dalam E-Haj, Siskohat Kementerian Agama, dan manifes penerbangan. Lalu persoalan pergerakan jamaah haji gelombang I dari Madinah ke Makkah.
Kemudian, penempatan jemaah di hotel-hotel Makkah, kesehatan jemaah. Selanjutnya ialah persoalan penyembelihan hewan dam bagi jamaah haji Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menag sebut soal catatan haji 2025 Arab Saudi tergantung sudut pandang
