Selain itu, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan premanisme yang secara aktif memantau lapangan guna menghilangkan rasa tidak nyaman di kalangan pelaku usaha.
“Satgas premanisme sudah turun ke pabrik-pabrik, dan anggaran akan kami siapkan. Ini sebagai upaya menciptakan rasa aman bagi investor,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan persoalan mafia tanah yang kerap menjadi hambatan dalam proses investasi.
Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari arahan Pemprov Jabar agar daerah menjamin ketentraman dan kepastian hukum bagi investor.
“Kami minta masyarakat ikut mendukung langkah ini dan tidak terprovokasi pihak-pihak yang menghambat pembangunan,” ucap dia.
Baca juga: Pemkab Cirebon memprioritaskan program ramah anak pada 2025
Baca juga: Pemkab Cirebon dorong kegiatan Temu Inklusi untuk pembangunan inklusif
Baca juga: Pemkab Cirebon membantu calon pekerja migran belajar bahasa Jepang
