Sekolah Rakyat ditargetkan di 100 lokasi pada 2025

Bandung (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah ditargetkan hadir di 100 lokasi pada 2025 ini, meski sejauh ini yang telah persiapan ada di 40 lokasi.

"Iya di targetnya kalau bisa 100 tapi kita sudah ada 40 lebih ini yang persiapan," kata Gus Ipul di Bandung, Jumat.

Empat puluh lokasi yang fix menjadi Sekolah Rakyat itu, kata Gus Ipul, adalah fasilitas milik Kementerian Sosial yang akan disiapkan berbagai fiturnya secara simultan atau serentak.

"Iya dari Kemensos sendiri. Mana yang mungkin bisa dibuka dulu, nah untuk tahun depannya udah kita siapkan bangunan gitu, itu sesuai arahan Presiden," ujarnya.

Untuk kebutuhan anggaran, Gus Ipul mengaku pihaknya masih menunggu regulasi berbentuk Instruksi Presiden (Inpres) yang disebutnya bakal dikeluarkan dalam waktu yang tidak begitu lama.

"Tapi persiapan sudah dilakukan. Tidak dalam waktu terlalu lama kita akan tahu," ucapnya.

Gus Ipul yakin jumlah sekolah rakyat ini ke depannya akan bertambah, termasuk dari beberapa universitas, seperti salah satunya Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

"Kampus kami tawarkan juga, dan ada yang mau yaitu Unesa di Surabaya. Nanti kita lihat perkembangannya, tapi sekolah rakyat itu untuk rakyat ya," katanya.

Sekolah rakyat, merupakan salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, utamanya miskin ekstrem.

Tujuan utama dari Sekolah Rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.

Program ini rencananya bakal berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan bentuk serta kurikulum Sekolah Rakyat direncanakan berupa sekolah berasrama atau boarding school.

Kurikulum yang diterapkan, akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penambahan materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka dengan diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

Dalam program ini, mantan Mendikbud Mohammad Nuh ditunjuk sebagai Ketua Tim Formatur pembentukan Sekolah Rakyat karena dianggap sebagai sosok yang berkapasitas membimbing dan mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Kemensos juga bakal bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk soal perizinan, penyiapan guru, dan pengembangan kurikulum.