PBB desak militer Israel segera tarik diri dari wilayah Lebanon

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, menyebut gencatan senjata antara Lebanon dan Israel sebagai situasi yang "rapuh" dan mendesak militer Israel untuk segera menarik diri dari wilayah Lebanon.

“Penghentian permusuhan antara Lebanon dan Israel, meski rapuh, tapi masih bertahan,” ujar Lacroix dalam rapat Dewan Keamanan PBB.

Lacroix mencatat komitmen pemerintah Lebanon untuk mempertahankan kesepakatan gencatan senjata dan menegaskan bahwa Pasukan perdamaian sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) akan terus mendukung kedua pihak.

“Penempatan lebih lanjut Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF) bergantung pada penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF),” katanya.

Lacroix menyambut rencana penarikan bertahap IDF yang disusul penempatan LAF.

Namun, ia menyoroti bahwa dengan hanya 10 hari tersisa hingga akhir periode 60 hari yang ditentukan untuk penarikan, Israel masih melakukan penghancuran terowongan, bangunan, dan lahan pertanian.

“Beberapa serangan udara juga dilaporkan, begitu pula pelanggaran ruang udara Lebanon yang terus berlangsung,” tambahnya.

Lacroix menyatakan bahwa keberadaan militer Israel di wilayah Lebanon merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengakhiri perang tahun 2006 di Lebanon.

Ia mendesak militer Israel untuk "mundur dari wilayah Lebanon tanpa penundaan, setidaknya sebelum periode yang ditentukan dalam pengumuman gencatan senjata berakhir."

Lacroix juga melaporkan bahwa personel PBB tetap berada di markas UNIFIL atau berlindung di bunker akibat serangan militer Israel.

“Operasi UNIFIL semakin terhambat oleh keberadaan sisa bahan peledak, blokade jalan oleh IDF di berbagai lokasi, serta gangguan dari warga setempat,” jelasnya.

Patrick Gauchat, kepala Organisasi Pengawas Gencatan Senjata PBB (UNTSO), juga melaporkan kehadiran militer Israel di zona pemisahan.

“IDF terus melakukan pekerjaan konstruksi dengan alat berat di dalam zona pemisahan. Mereka juga memasang peralatan komunikasi di sana,” ungkap Gauchat.

Gauchat menyebut bahwa Pasukan Pengamat Disengagement PBB (UNDOF) telah memperingatkan Israel tentang pelanggaran terhadap kesepakatan pelepasan kekuatan tahun 1974 akibat kehadiran mereka di zona pemisahan.

“Beberapa warga di zona pemisahan juga memprotes pencarian oleh IDF di desa mereka, dengan beberapa melaporkan penangkapan terhadap kerabat mereka,” ujarnya.

Menegaskan bahwa kesepakatan pelepasan kekuatan antara Israel dan Suriah masih berlaku, Gauchat mengatakan, “Sangat penting bagi pasukan penjaga perdamaian PBB untuk dapat menjalankan tugas mereka tanpa hambatan.”

Sejak kelompok oposisi Suriah menggulingkan Bashar Assad pada 8 Desember, Israel meningkatkan serangan udaranya di seluruh wilayah Suriah, yang dinilai melanggar kedaulatan negara tersebut.

Israel juga secara sepihak menghentikan Kesepakatan Pelepasan Kekuatan tahun 1974 dengan Suriah, dengan menempatkan pasukan di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Langkah tersebut telah dikecam PBB dan sejumlah negara Arab.

Meskipun Israel mengeklaim bahwa kehadirannya bersifat sementara, beberapa pejabat mengisyaratkan perlunya mempertahankan pengaruh di Suriah untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Komite Parlemen desak Pemerintah Inggris

Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris pada Jumat (17/1) mendesak pemerintah mereka untuk mengakui negara Palestina, termasuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan jadwal aksi yang direncanakan.

Komite tersebut mengeluarkan laporan mengenai situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, perkembangan di Tepi Barat, dan kondisi warga Palestina yang terusir.

“Pemerintah harus menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengakui negara Palestina, termasuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan jadwal tindakan yang direncanakan,” tulis laporan itu.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa respons Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 menyebabkan korban sipil yang signifikan dan menghancurkan infrastruktur sipil di Gaza.

Mengacu pada keputusan pengadilan internasional yang menunjukkan risiko pelanggaran hukum internasional di Gaza, laporan itu menyatakan, “Kami percaya ada risiko yang masuk akal bahwa kampanye militer Israel di Gaza mungkin termasuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, yang memunculkan tuduhan genosida.”

Laporan itu juga menekankan pentingnya pengakuan negara Palestina untuk mencapai perdamaian yang abadi dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Dinyatakan dalam laporan bahwa diperlukan 500 truk bantuan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan Gaza, tetapi jumlahnya rata-rata hanya mencapai 25.

Laporan itu juga menyoroti klaim mengkhawatirkan tentang penggunaan drone yang menargetkan warga sipil setelah serangan udara Israel.

Terkait tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, laporan tersebut mencatat bahwa antara 7 Oktober 2023 dan 31 Oktober 2024, Israel menghancurkan 1.800 bangunan milik warga Palestina dan menewaskan 736 orang Palestina pada periode yang sama.

Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan bahwa 1.722 warga Palestina terusir akibat penyitaan lahan oleh Israel selama periode tersebut.

Komite itu mendesak pemerintah Inggris untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan guna “memastikan bahwa Israel bertanggung jawab atas setiap pelanggaran hukum humaniter internasional yang sedang berlangsung.”

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB desak militer Israel segera mundur dari wilayah Lebanon

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.