Baginya, suara yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab terhadap negara. Sebab, calon pemimpin terbaik dipilih melalui sistem ini.
Ia selalu berharap agar pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa keadilan bagi masyarakat kecil.
Cerita seperti Hadi bukanlah hal yang langka di lapas ini. Para napi memiliki harapan yang sama.
Mereka ingin pesta demokrasi ini mampu menghadirkan perubahan nyata, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi mereka yang berada di sisi lain kehidupan.
Menjaga kredibilitas pilkada
Sementara itu, di luar lapas, KPU Kota Cirebon memastikan semua pemenuhan logistik pilkada berjalan sesuai aturan.
Sebagai contoh, sebanyak 1.851 lembar surat suara yang rusak dan berlebih dimusnahkan sehari sebelum pencoblosan berlangsung.
Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko menyebut pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga integritas pilkada, dengan prosedur yang diawasi langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu.
Surat suara yang dimusnahkan meliputi 1.721 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 130 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.
Menurutnya, langkah ini pun sekaligus menandai distribusi logistik yang telah rampung ke seluruh TPS sejak Selasa (26/11).
Demokrasi merangkul semua kalangan
Pilkada kali ini juga menjadi momen inklusivitas di Kota Cirebon. Dari 255.779 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sekitar 886 orang berasal dari komunitas disabilitas.
