Selanjutnya, pengawasan daerah untuk seluruh Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Barat dilaksanakan selain secara luring juga secara daring melalui "PT Bandung Menyapa" secara berkala.
Serta, melalui Aplikasi Terintegrasi Arsip dan Pengawasan (ATAP) untuk Mempermudah Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung dalam mengelola temuan, tindak lanjut serta rekomendasi pengawasan.
Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan KKN, Pengadilan Tinggi Bandung menyediakan sarana untuk pelaporan pengaduan, yang dapat dilakukan melalui aplikasi SIWAS MARI, dan aplikasi e-PEDULI.
Diketahui, pada tahun 2023, pengawasan dalam hal penanganan pengaduan, Pengadilan Tinggi Bandung menangani 124 pengaduan dengan rincian surat limpahan dari Mahkamah Agung RI sebanyak 12 surat, delegasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebanyak empat surat, dan surat laporan pengaduan dari pengadu/pelapor sebanyak 108 surat pengaduan.
Pengadilan Tinggi Bandung perkuat digitalisasi di tahun 2024
Selasa, 6 Februari 2024 20:05 WIB
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Syahrial Sidik memberikan keterangan selepas rapat pleno Laporan Pertanggungjawaban kinerja 2023 Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, Selasa (6/2/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)
