Pihaknya mengaku hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian dari perencanaan pembangunan pihaknya agar anggaran APBD yang dipakai tepat sasaran.
"Jawa Barat ini tahun lalu tertinggi di Indonesia penyerapan 96 persen lebih, itu rekor juga ya dalam sejarah Jawa Barat, artinya kami serius merencanakan dengan baik dengan baik semaksimal mungkin," katanya.
Ia menuturkan bahwa dalam perjalanan ada temuan memang sudah bekerjasama dengan BPK, khususnya perwakilan BPK Jawa Barat untuk memastikan uang rakyat ini betul-betul sesuai dengan perencanaan dan kualitas.
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil resmikan wajah baru Alun-alun Singaparna
Baca juga: Gubernur Ridwan Kamil resmikan wajah baru Alun-alun Singaparna
Terkait dengan apa saja temuan yang dilaporkan BPK pada pihaknya, Gubernur Ridwan Kamil mengaku cukup banyak meski detil dan spesifikasinya harus membaca laporan dan begitu juga bentuk temuannya.
"Sama seperti yang tadi saya tidak spesifik ke satu dinas, tapi poinnya masih ada waktu. Kadang-kadang mungkin kurang dokumen, disimpulkan, ya sudah saja dilengkapi dokumen menjelaskan. Jadi saya tidak bisa spesifik, nanti saja di hal-hal yang sifatnya final, kan sekarang belum final," katanya.
BPK meminta Pemprov Jawa Barat memperbaiki temuan-temuan tersebut hingga 24 Januari 2023.
